beritax.id – Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa kawasan Indonesia berada dalam kondisi penuh damai tengah situasi dunia yang diwarnai konflik. Hal itu disampaikannya saat meresmikan peletakan batu pertama proyek Ekosistem Industri Baterai Kendaraan Listrik Terintegrasi di Karawang, Minggu.
Presiden menyebut kerja sama dengan mitra Tiongkok sebagai kolaborasi strategis yang saling menguntungkan. Ia menegaskan bahwa tidak ada kemakmuran tanpa perdamaian, dan Indonesia selalu memilih kerja sama di atas permusuhan.
Partai X: Perdamaian Tak Berarti Bila Rakyat Tak Merasakan Keadilan
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R Saputra, menanggapi pidato Presiden dengan menyebutnya sebagai narasi yang indah namun tak menyentuh kenyataan rakyat. Ia menegaskan bahwa tugas negara tidak berhenti pada perdamaian simbolik di forum publik, tapi harus konkret melindungi, melayani, dan mengatur rakyat secara adil dan merata.
Menurutnya, ucapan damai yang disuarakan dari mikrofon istana tidak bisa menutupi fakta bahwa banyak dapur rakyat masih bergelut dengan harga kebutuhan pokok yang melonjak, ketimpangan ekonomi yang melebar, dan kesempatan kerja yang timpang.
Pemerintah Adalah Pelayan, Bukan Pemilik Negara
Partai X mengingatkan kembali bahwa pemerintah hanyalah sebagian kecil dari rakyat yang diberi mandat menjalankan kebijakan secara efisien dan transparan.
Negara bukan milik Presiden, melainkan milik rakyat. Pemerintah adalah sopir, bukan pemilik bus. Jika sopir tidak mengantar rakyat ke tujuan kesejahteraan, maka rakyat berhak menggantinya.
Prinsip ini penting untuk menegaskan bahwa kekuasaan bukan alat untuk membungkus kenyataan dengan narasi diplomatik. Melainkan harus diukur dari seberapa sejahtera rakyat yang paling lemah dalam struktur sosial.
Partai X menilai proyek ekosistem industri baterai yang disebut sebagai kolaborasi kolosal harus diuji melalui manfaat langsung bagi masyarakat. Jangan sampai proyek yang disebut ramah lingkungan justru dibangun di atas ketidakadilan sosial dan lingkungan hidup yang dieksploitasi.
Pemerintah diminta berhenti menjadikan investasi besar sebagai legitimasi tanpa memperhitungkan dampak sosial, distribusi kerja yang adil, dan partisipasi warga lokal dalam proses pembangunan.
Solusi Partai X: Harus Berbasis Keadilan dan Sekolah Negarawan
Sebagai respons, Partai X menawarkan solusi dengan mendorong agenda reformasi struktural melalui pendekatan negarawan sejati. Solusi konkret antara lain:
- Mendorong amandemen kelima UUD 1945 agar kedaulatan kembali pada rakyat, bukan pejabat partai.
- Reformasi birokrasi dan hukum berbasis kepakaran, bukan bagi-bagi jabatan.
- Pembubaran partai politik yang tidak melakukan pendidikan untuk rakyat.
- Integrasi pendidikan dalam kurikulum dasar hingga menengah.
- Penguatan Sekolah Negarawan sebagai pusat kaderisasi pemimpin berintegritas, berpikir kritis, dan berpihak pada rakyat.
Partai X menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa dalam negara demokrasi sejati, rakyat adalah pemilik kedaulatan, dan pejabat hanya pelayan. Damai bukan sekadar kondisi tanpa konflik. Tapi harus bermakna keadilan ekonomi, akses pendidikan dan kesehatan yang setara, serta jaminan hidup yang layak bagi semua warga.
