beritax.id – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut posisi Presiden Prabowo Subianto makin berwibawa dalam diplomasi global. Pujian itu disampaikan usai pidato Prabowo di Saint Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025, Rusia.
Presiden juga menjelaskan alasan ketidakhadirannya di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 karena telah berkomitmen menghadiri SPIEF terlebih dahulu. Menurut Muzani, sikap tersebut mencerminkan Indonesia sebagai bangsa besar yang diperhitungkan dalam mewujudkan perdamaian dunia.
Partai X: Diplomasi Global Tak Boleh Tutupi Realita Domestik
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, mengingatkan bahwa kekuatan berwibawa internasional semestinya sejalan dengan kekuatan kesejahteraan rakyat. “Bagus jika Presiden disambut meriah di forum global, tapi jangan lupa kondisi rakyat di dalam negeri,” tegasnya.
Menurut Partai X, banyak rakyat Indonesia masih bergulat dengan harga pangan tinggi, upah minimum stagnan, dan akses layanan publik yang timpang. Sementara panggung diplomasi dunia penuh kemegahan, dapur rakyat masih dihantui tagihan dan kekosongan.
“Rakyat tidak butuh pidato megah. Rakyat butuh harga beras turun, listrik nyala, dan anak sekolah bisa makan pagi,” ujar Rinto.
Prinsip Partai X: Diplomasi Harus Berakar pada Kesejahteraan Rakyat
Dalam dokumen prinsip Partai X, ditegaskan bahwa politik luar negeri bebas aktif harus diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional.
Diplomasi bukan sekadar menjaga citra, melainkan alat menegosiasikan kepentingan ekonomi rakyat, ketahanan pangan, dan kedaulatan energi.
Partai X menilai sikap nonblok harus diikuti dengan strategi ekonomi yang juga tidak bergantung pada kekuatan asing. “Bukan hanya hadir di panggung diplomasi dunia, tapi juga hadir di panggung perjuangan hidup rakyat sehari-hari,” kata Rinto.
Solusi Partai X: Bangun Kekuatan Nasional, Bukan Sekadar Citra Internasional
Sebagai solusi nyata, Partai X menyerukan:
- Revisi ulang orientasi luar negeri agar berpihak pada kekuatan ekonomi nasional.
- Penguatan diplomasi pangan, energi, dan teknologi demi kepentingan rakyat.
- Pengaktifan Sekolah Negarawan untuk mendidik diplomat yang berpihak pada rakyat, bukan hanya protokoler kekuasaan.
- Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kementerian strategis yang gagal menerjemahkan posisi Indonesia di luar negeri ke dalam negeri.
“Bangsa besar bukan hanya karena disambut di Rusia, tapi karena bisa jaga perut rakyat tetap kenyang di tanah air,” tutup Rinto.
