beritax.id – Pemerintah resmi membatalkan rencana diskon tarif listrik 50 persen bagi pelanggan 450–1.300 VA. Presiden Prabowo sebelumnya menjanjikan bantuan ini untuk 79,3 juta orang, namun akhirnya dibatalkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan keterbatasan waktu sebagai alasan utama batalnya kebijakan tersebut.
Menurut Sri Mulyani, karena keterlambatan anggaran, diskon tidak bisa dijalankan pada Juni dan Juli. Sebagai pengganti, pemerintah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp300 ribu per bulan selama dua bulan. Total BSU menjadi Rp600 ribu bagi pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta dan guru honorer. Program ini akan diimplementasikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
Janji Sosial Diskon Listrik Dibatalkan, Hanya Janji Sesaat
Selain BSU, pemerintah menawarkan diskon tiket kereta, pesawat, dan tol, serta bantuan sosial dan potongan iuran jaminan kecelakaan kerja. Seluruh paket stimulus senilai Rp24,44 triliun, sebagian besar berasal dari APBN. Sri Mulyani menyatakan harapan agar stimulus ini mampu menjaga pertumbuhan ekonomi tetap di angka 5 persen.
Namun, di tengah kenaikan harga bahan pokok, batalnya program diskon listrik justru menimbulkan kekecewaan publik. Janji subsidi yang batal dianggap mencerminkan lemahnya perencanaan fiskal dan komunikasi publik pemerintah.
Partai X: Janji Disulap, Rakyat Tetap Menanggung
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menyebut keputusan pembatalan subsidi sebagai ironi kekuasaan yang tak berpihak. “Tugas pemerintah itu tiga loh: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Tapi kenyataannya, rakyat justru dikejutkan dengan janji yang dibatalkan secara sepihak,” kata Rinto.
Partai X menegaskan bahwa kesejahteraan bukanlah sekadar bantuan sesaat, melainkan hak konstitusional rakyat.
Jika pemerintah sungguh berkomitmen, maka arah fiskal harus konsisten pada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat seperti listrik, bukan bergantung pada permainan angka anggaran.
Solusi Partai X: Atur Negara, Jangan Sekadar Ngatur Angka
Menurut Partai X, krisis kepercayaan terhadap kebijakan fiskal harus dijawab dengan perombakan sistemik. Solusi yang diusulkan antara lain reformasi birokrasi berbasis digital dengan platform Intelligent Operations Platform (IOP) untuk mengurangi pemborosan dan manipulasi anggaran.
Partai X juga mendorong pembentukan Dewan Kedaulatan Rakyat ad hoc untuk memastikan APBN dijalankan berdasarkan musyawarah rakyat, bukan kehendak pejabat. Gagasan pendidikan melalui kurikulum dasar juga dianggap krusial agar generasi mendatang tidak dibodohi janji manis yang mudah dibatalkan.
Dalam rangka menyudahi pola kebijakan populis yang tak berpijak, Partai X mengajak rakyat mendukung Sekolah Negarawan. Lembaga ini mendidik pemimpin berintegritas dan visioner yang mampu merumuskan kebijakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan kepentingan publik jangka panjang.
Jika pemerintah ingin dipercaya, maka kredibilitas harus dibuktikan melalui konsistensi tindakan. Bukan janji bombastis yang lenyap di tengah jalan, lalu diganti program tambal-sulam menjelang pemilu.
