Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya evaluasi terhadap birokrat yang tidak mampu mengikuti perkembangan zaman. Menurutnya, birokrasi yang tidak adaptif akan menghambat efektivitas pemerintahan dan pelayanan publik.
Prabowo menyebut, pemerintahan ke depan harus lebih responsif terhadap perkembangan teknologi, efisien dalam pengelolaan sumber daya, serta transparan dalam setiap kebijakan. Menurutnya, reformasi birokrasi merupakan bagian dari upayanya mewujudkan pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
“Kalau ada birokrat yang tidak mau mengikuti zaman, tidak mau berubah, ya harus kita evaluasi. Jangan kira ASN hidup enak dan seenaknya, tidak. Bekerja dengan efisien melayani rakyat,” ujar Prabowo, dikutip dari Kompas.com
Partai X Ingatkan Tugas Pokok Pemerintah
Menanggapi pernyataan Prabowo, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan menyatakan, tugas utama pemerintah adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Dikatakan Rinto, evaluasi birokrasi harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya berorientasi pada efisiensi kerja, tetapi juga memastikan birokrasi tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
“Negara itu tugasnya tiga, lho. Melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Evaluasi itu penting, tetapi jangan sampai hanya menjadi alat untuk mengganti pejabat tanpa ada perbaikan sistem yang nyata,” ujarnya.
Reformasi Harus Transparan dan Berkeadilan
Partai X menegaskan, reformasi birokrasi harus dijalankan dengan prinsip transparansi, efektivitas, dan efisiensi sebagaimana tertuang dalam prinsip partai. Dalam doktrin Partai X, pemerintah adalah bagian kecil dari rakyat yang diberi kewenangan untuk membuat kebijakan dan menjalankannya dengan baik. Tujuannya demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
“Negara yang kuat adalah negara yang bisa memastikan bahwa birokrasi bekerja untuk rakyat, bukan sekadar alat kekuasaan. Reformasi harus dijalankan dengan prinsip keadilan dan keterbukaan agar tidak menjadi sekadar wacana tanpa implementasi nyata,” kata Rinto.
Selain itu, Partai X juga mengingatkan, perubahan birokrasi harus selaras dengan prinsip kenegarawanan. Dengan kata lain mengutamakan kepentingan rakyat dan membangun sistem pemerintahan yang tidak hanya modern, tetapi juga berpihak kepada kesejahteraan seluruh warga negara.
Evaluasi Harus Berorientasi pada Kesejahteraan Rakyat
Partai X memberikan dukungannya terhadap evaluasi birokrasi. Tetapi mengingatkan agar proses ini tidak sekadar menjadi ajang pergantian pejabat, melainkan benar-benar berorientasi pada perbaikan sistem. Dengan evaluasi birokrasi yang lebih ketat dan berbasis pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan transparansi, pemerintahan Prabowo diharapkan dapat membawa perubahan nyata dalam pelayanan publik serta mempercepat pembangunan nasional.
“Jangan sekedar mengganti pejabat semata. Tapi pastikan memang bisa benar-benar membawa perubahan nyata dalam pelayanan publik serta mempercepat pembangunan nasional sesuai dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan transparan,” pungkas Rinto.
