beritax.id – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty meminta pemerintah dan industri segera bergerak cepat menghadapi turunnya PMI manufaktur. Menurutnya, penurunan indeks Purchasing Managers Index (PMI) telah memasuki zona kontraksi sejak April 2025 dengan angka 46,7.
Angka tersebut berada di bawah ambang batas 50, menandakan sektor manufaktur nasional tengah mengalami tekanan yang sangat serius. “Penurunan ini menjadi peringatan kuat agar pemerintah segera bertindak,” kata Evita dalam pernyataan resmi di Jakarta, Senin.
Partai X: Pemerintah Jangan Berpura-pura Sibuk, Rakyat Butuh Perlindungan
Anggota Majelis Tinggi Partai X Rinto Setiyawan menilai pemerintah terlalu banyak rapat, namun lambat dalam aksi nyata. Ia menegaskan kembali tugas pemerintah yang utama, yaitu melindungi, melayani, dan mengatur rakyat.
Menurut Rinto, “Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah gagal melayani rakyat jika tidak segera mengambil langkah konkret untuk menyelamatkan industri.” Ia menambahkan, daya beli masyarakat menurun, PHK meningkat, dan iklim investasi makin melemah.
Situasi tersebut mencerminkan kelalaian negara dalam memastikan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Bagi Partai X, pemerintah adalah TKI (tenaga kerja Indonesia) yang mendapat mandat dari rakyat.
Partai X menegaskan kembali prinsip dasarnya: negara terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah. Rakyat adalah pemilik negara. Pemerintah hanyalah operator, bukan pemilik kedaulatan.
Ketika PMI manufaktur turun, pengangguran naik, dan daya beli menurun, maka kegagalan negara nyata di depan mata. “Jika pemerintah lebih cepat melayani investor daripada rakyat, itu adalah pengkhianatan terhadap kedaulatan,” tegas Rinto.
Pemerintah semestinya menciptakan ekosistem industri yang kuat, bukan hanya jadi juru bicara kapital asing.
Solusi Partai X: Ekonomi Berbasis Kedaulatan, Rakyat Pusatnya
Partai X mendorong reformasi ekonomi berbasis keadilan. Salah satunya adalah substitusi impor dan peningkatan produk lokal. Pemerintah harus menjadi pembeli utama produk dalam negeri, bukan promotor barang asing.
Stimulus fiskal juga harus tepat sasaran, tidak hanya menyasar korporasi besar. Industri lokal skala menengah harus didukung logistik, permodalan, dan pemasaran. Negara wajib membangun industri hulu-hilir yang saling terintegrasi.
Insentif pajak, subsidi energi, dan fasilitasi ekspor harus berpihak pada industri rakyat. Itulah wujud dari pelayanan negara yang sejati.
Untuk membenahi akar persoalan, Partai X mendorong pendidikan politik melalui Sekolah Negarawan. Lembaga ini mencetak pemimpin visioner yang berintegritas dan paham keadilan ekonomi.
Negarawan sejati tidak sibuk pencitraan. Ia hadir sebagai pelindung rakyat saat negara gagal menjalankan perannya. Sekolah ini menanamkan nilai Pancasila dan membentuk karakter kepemimpinan transformatif.
Pemimpin masa depan harus berpikir kritis, solutif, dan loyal terhadap kepentingan rakyat, bukan korporasi asing.
Partai X menutup dengan pernyataan keras. Pemerintah jangan cuma pandai menggelar forum dan menyusun dokumen strategi tanpa hasil. Negara butuh tindakan konkret dan kehadiran nyata di tengah rakyat yang terpukul oleh pelemahan industri.
PMI bukan sekadar angka. Ia adalah sinyal penderitaan rakyat. Jangan tunggu ekonomi ambruk baru bicara keberpihakan.
