beritax.id – Presiden Prabowo Subianto kembali melantik 11 pejabat baru dalam reshuffle kabinet jilid II. Pelantikan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta dengan melibatkan menteri, wakil menteri, hingga pimpinan lembaga negara. Prabowo melantik Jenderal TNI (purn) Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam menggantikan Budi Gunawan, dan Erick Thohir sebagai Menpora menggantikan Dito Ariotedjo. Tiga wakil menteri juga dilantik, termasuk Afriansyah Noor di Ketenagakerjaan, Farida Faricha di Koperasi, dan Rohmat Marzuki di Kehutanan.
Selain itu, lima pejabat lain juga masuk jajaran baru, termasuk Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah dan Mohamad Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Nanik Sudaryati Deyang dan Soni Sanjaya dilantik sebagai Wakil Kepala BGN, sementara Sarah Sadiqa menjadi Kepala LKPP. Terakhir, Komjen (purn) Ahmad Dofiri ditunjuk sebagai Penasehat Khusus Presiden bidang Kamtibmas dan Reformasi Kepolisian.
Partai X: Kursi Kekuasaan, Rakyat Terlupakan
Menanggapi reshuffle ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, mengingatkan bahwa tugas negara ada tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Menurutnya, reshuffle kabinet yang seharusnya menjawab persoalan publik kini terlihat hanya menjadi ajang perebutan kursi kekuasaan. “Kursi bergeser, rakyat tetap terlupakan. Pejabat sibuk bagi kekuasaan, sementara masalah rakyat makin berat,” tegasnya.
Prinsip Partai X: Negara Adalah Milik Rakyat
Partai X menegaskan prinsip dasar bahwa negara adalah milik rakyat, bukan milik pejabat atau partai penguasa. Pemerintah hanyalah pelayan yang diberi mandat terbatas untuk bekerja jujur, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Kekuasaan yang hanya berputar pada kursi akan mengabaikan mandat konstitusi dan merusak demokrasi. Menurut Partai X, jabatan publik bukan hadiah, melainkan amanah rakyat yang harus dijalankan dengan integritas dan keadilan sosial.
Solusi Partai X: Kabinet Pro Rakyat, Bukan Pro Kursi
Partai X menawarkan solusi tegas. Pertama, setiap reshuffle harus berorientasi pada kinerja rakyat, bukan sekadar konsolidasi kekuasaan. Kedua, seleksi pejabat publik harus dilakukan secara transparan dengan indikator kompetensi dan rekam jejak, bukan sekadar loyalitas. Ketiga, kementerian dan lembaga harus diwajibkan menyusun agenda kerja pro rakyat yang terukur dan bisa diawasi publik. Keempat, Presiden harus menegaskan kembali bahwa kekuasaan harus tunduk pada kepentingan rakyat.
Penutup: Demokrasi Jangan Dikerdilkan Kursi
Partai X menekankan, reshuffle seharusnya menjadi momentum memperbaiki kinerja pemerintahan, bukan sekadar pertukaran kursi antar pejabat. Demokrasi yang sehat menuntut jabatan publik dimaknai sebagai tanggung jawab besar, bukan komoditas kekuasaan. Partai X mengingatkan, jika rakyat terus diabaikan, maka demokrasi akan kehilangan legitimasinya, dan bangsa hanya akan berjalan di bawah bayang-bayang kursi.
