beritax.id – Penjajahan modern fiskal semakin menguat di Indonesia melalui kebijakan pajak yang lebih menguntungkan kapitalis. Sistem pajak ini, yang dipengaruhi oleh kebijakan global, semakin membebani rakyat. Sementara itu, perusahaan besar dan investor asing justru mendapatkan keuntungan besar melalui insentif pajak. Sistem pajak yang ada saat ini, meskipun mengklaim untuk keadilan, lebih memihak pada kapitalis global, menciptakan ketidaksetaraan yang lebih besar.
Pajak yang Membebani Rakyat dan Menguntungkan Kapitalis
Pajak konsumsi, seperti PPN, adalah salah satu contoh bagaimana sistem pajak saat ini lebih menguntungkan perusahaan besar. Hal ini pajak ini bersifat regresif, artinya semakin berat beban pajak yang ditanggung oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu, banyak perusahaan besar mendapatkan keuntungan dari insentif pajak, seperti Tax Holiday, yang justru mengurangi kontribusi mereka terhadap negara. Sistem ini menambah jurang ketimpangan antara rakyat biasa dan kapitalis besar.
Tanggapan Rinto Setiyawan: Tugas Negara untuk Melindungi, Melayani, dan Mengatur Rakyat
Rinto Setiyawan, Anggota Majelis Tinggi Partai X, mengingatkan bahwa tugas negara itu ada tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Dalam menghadapi penjajahan modern fiskal, negara harus melindungi kepentingan rakyat. Negara harus dapat mengatur sistem pajak yang tidak memberatkan masyarakat, tetapi lebih berfokus pada pemerataan dan keadilan sosial. Pemerintah harus berani menantang kebijakan global yang merugikan rakyat demi kepentingan nasional.
Solusi untuk Mengatasi Penjajahan Modern Fiskal dan Meningkatkan Keadilan Pajak
- Mengalihkan Fokus Pajak dari Konsumsi ke Kekayaan
Indonesia harus mengurangi ketergantungan pada pajak konsumsi yang regresif. Pajak konsumsi semakin membebani masyarakat bawah. Sebaliknya, pajak kekayaan dan pajak progresif bagi kalangan atas dapat meningkatkan keadilan sosial dan mengurangi ketimpangan. - Meningkatkan Pajak pada Korporasi Besar dan Investor Asing
Pemerintah harus mengenakan pajak yang lebih tinggi pada perusahaan besar dan investor asing, yang sering kali menikmati insentif pajak. Negara perlu memastikan bahwa perusahaan-perusahaan besar berkontribusi lebih besar terhadap pendapatan negara, untuk mengurangi ketergantungan pada pajak konsumsi. - Reformasi Sistem Perpajakan yang Berkeadilan
Pemerintah perlu merumuskan kebijakan pajak yang berkeadilan dan tidak memihak pada kapitalis. Sistem perpajakan yang mengutamakan keadilan sosial akan menciptakan pemerataan kekayaan. Negara harus berani melakukan reformasi untuk memastikan sistem pajak dapat mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. - Mengurangi Ketergantungan pada Lembaga Internasional
Negara harus lebih mandiri dalam merumuskan kebijakan fiskalnya dan mengurangi ketergantungan pada lembaga internasional yang sering kali memaksakan kebijakan yang merugikan. Indonesia perlu lebih aktif dalam memperjuangkan kebijakan fiskal yang adil di forum internasional. - Meningkatkan Transparansi dalam Pengelolaan Pajak
Pengelolaan pajak harus lebih transparan agar rakyat dapat mengetahui bagaimana pajak yang mereka bayarkan digunakan. Transparansi akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan memastikan bahwa pajak digunakan untuk kepentingan rakyat.
Penutup: Mengembalikan Kedaulatan Fiskal untuk Kesejahteraan Rakyat
Penjajahan modern fiskal telah memperburuk ketimpangan sosial di Indonesia. Rinto Setiyawan menegaskan bahwa negara harus kembali berfungsi untuk melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan kebijakan pajak yang lebih berpihak pada kesejahteraan rakyat. Dengan reformasi yang tepat, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada kebijakan fiskal global dan menciptakan sistem pajak yang lebih adil dan berkelanjutan.
