beritax.id — Ratusan mahasiswa Universitas Indonesia bersiap bergerak dari Depok menuju gedung DPR RI pada Selasa, 9 September 2025. Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI 2025, Diallo Hujanbiru, menegaskan aksi ini adalah tindak lanjut gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat. Dari total 17 tuntutan jangka pendek, hanya tiga poin yang dipenuhi pemerintah. Sisanya masih jauh dari kata cukup.
BEM UI menilai pemerintah dan DPR gagal memenuhi kewajiban terhadap rakyat. Tiga poin yang tercapai hanyalah pembekuan kenaikan gaji DPR, transparansi anggaran fasilitas dewan, serta dorongan pemeriksaan anggota dewan bermasalah. Empat belas tuntutan lainnya, seperti perlindungan sosial, keadilan ekonomi, dan penghentian kriminalisasi aktivis, masih diabaikan. Mahasiswa menegaskan akan terus menagih janji-janji tersebut.
Dalam aksi kali ini, mahasiswa mengenakan kaos hitam sebagai simbol duka. Mereka berduka atas kematian Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob saat unjuk rasa 28 Agustus 2025. Menurut Diallo, aksi ini bukan hanya soal tuntutan, tetapi juga solidaritas terhadap rakyat yang tertindas.
Kritik Partai X
Menanggapi aksi mahasiswa, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan bahwa negara jangan abai terhadap suara rakyat. Ia mengingatkan, tugas negara ada tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. “Tuntutan mahasiswa UI adalah suara rakyat yang kecewa. Pemerintah wajib mendengar, bukan menutup telinga,” ujarnya.
Partai X menegaskan bahwa kekuasaan tanpa keberpihakan kepada rakyat adalah pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Prinsip perjuangan Partai X selalu berpihak pada keadilan sosial, demokrasi yang sehat, dan perlindungan rakyat. Aksi mahasiswa UI adalah cermin kegagalan negara memenuhi prinsip dasar itu. Rakyat seharusnya ditempatkan sebagai pusat kebijakan, bukan sekadar objek retorika kekuasaan.
Solusi Partai X
Sebagai solusi, Partai X mendorong dialog terbuka antara pemerintah, DPR, dan mahasiswa. Transparansi kebijakan publik harus diperluas, terutama terkait anggaran dan fasilitas pejabat. Partai X juga menuntut evaluasi total terhadap kebijakan yang merugikan rakyat. Ke depan, prioritas negara harus diarahkan pada kesejahteraan rakyat, bukan pada kepentingan individu. Pendidikan politik rakyat juga wajib diperkuat agar demokrasi tidak hanya formalitas.
Partai X menilai aksi mahasiswa adalah peringatan keras terhadap pemerintah. Selama tuntutan rakyat diabaikan, gelombang protes akan terus menguat. Negara harus kembali pada mandat utamanya: melindungi, melayani, dan mengatur rakyat. Selebihnya, sejarah akan mencatat siapa yang berpihak pada rakyat, dan siapa yang menutup mata.
