beritax.id – Gelombang demonstrasi menuntut keadilan ekonomi kembali mengguncang berbagai kota. Protes dipicu gaji fantastis anggota DPR/MPR dan ketimpangan ekonomi yang makin parah. Kerusuhan bahkan menewaskan seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, yang dilindas kendaraan taktis Brimob. Para pengamat ekonomi kemudian mendesak Presiden Prabowo Subianto segera melakukan reformasi fiskal. Tuntutan rakyat dinilai tidak bisa ditunda lagi.
Roby Rushandie dari The Prakarsa menegaskan pajak kekayaan bagi kelompok super kaya harus segera diterapkan. Menurutnya, redistribusi kekayaan menjadi langkah mendesak untuk mengurangi ketimpangan. Ia juga meminta pemerintah pusat menghentikan subsidi pajak bagi pejabat dan anggota DPR. Sementara, pemerintah daerah diminta menunda kenaikan PBB. Langkah itu dinilai mampu meringankan beban rakyat kecil.
Kritik Terhadap Kebijakan Pajak yang Membebani Rakyat
Direktur CORE Indonesia Mohammad Faisal menyoroti PPN dan PBB yang semakin menekan kelas menengah ke bawah. Ia menegaskan pungutan pajak harus dibatalkan demi menjaga daya beli masyarakat. Faisal juga menolak strategi belanja negara yang boros dan tidak produktif, seperti tunjangan pejabat dan lembaga baru. Menurutnya, kebijakan fiskal harus diarahkan untuk membuka lapangan kerja, bukan sekadar menyalurkan bansos yang rawan politisasi.
Direktur INDEF Esther Sri Astuti mengingatkan pentingnya transparansi anggaran agar kepercayaan publik tidak runtuh. Ia menegaskan, subsidi silang lewat pajak kekayaan wajib dilakukan. Dana tunjangan pejabat dan belanja mewah lebih baik dialihkan ke pendidikan, kesehatan, riset, dan penciptaan lapangan kerja. Program jaminan sosial, terutama bagi pekerja informal, harus diperluas dan dijalankan secara konsisten.
Partai X: Rakyat Bukan Objek Pajak, Tapi Pemilik Kedaulatan
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, mengingatkan tugas negara tiga hal: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Menurutnya, demo yang meluas adalah alarm sosial yang tak boleh diabaikan. Rakyat menolak jadi korban pajak tanpa jaminan perlindungan. Negara wajib mengutamakan keadilan fiskal dan keberpihakan nyata pada wong cilik.
Solusi Partai X: Reformasi Fiskal Berkeadilan
Partai X menawarkan solusi konkret. Pertama, menerapkan pajak kekayaan agar beban tidak selalu ditanggung rakyat kecil. Kedua, realokasi anggaran dari tunjangan pejabat dan proyek boros menuju layanan publik esensial. Ketiga, memastikan pemisahan negara dan pemerintah agar keputusan fiskal tidak disandera kepentingan penguasa. Keempat, memperluas pendidikan moral berbasis Pancasila untuk membangun kesadaran fiskal berkeadilan.
Partai X menegaskan bahwa demonstrasi adalah tanda rakyat sudah tak kuat menanggung beban. Pajak dan tunjangan pejabat yang tidak adil hanya memperlebar jurang ketidakpercayaan. Bila pemerintah ingin menjaga stabilitas, maka reformasi fiskal berkeadilan adalah jalan utama. Rakyat bukan sekadar objek kebijakan, melainkan pemilik sah kedaulatan.
