beritax.id — Dalam sistem demokrasi, kekuasaan berasal dari rakyat. Namun, ketika pemimpin mulai melupakan rakyat, maka hilanglah arah kedaulatan bangsa. Kepemimpinan tanpa kedekatan dengan rakyat akan kehilangan legitimasi moral dan arah kebijakan. Pemimpin bukan penguasa, tetapi pelayan rakyat yang bekerja atas mandat kepercayaan.
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan bahwa tugas negara itu tiga melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Ia menilai, ketika pemimpin tidak lagi menunaikan tiga tugas itu dengan hati, maka negara kehilangan jiwanya.
Rakyat Adalah Sumber Kedaulatan, Bukan Objek Kekuasaan
Dalam konteks kenegaraan, rakyat bukan sekadar angka dalam survei atau target kebijakan. Rakyat adalah pemilik sah negara, sumber dari segala legitimasi kekuasaan. Ketika pemimpin memerintah hanya untuk kelompoknya, bukan untuk seluruh rakyat, maka makna kedaulatan berubah menjadi dominasi.
Rinto mengingatkan bahwa pemimpin sejati tidak boleh terputus dari denyut kehidupan rakyat. Ia harus mendengar keluhan, memahami penderitaan, dan menindaklanjuti aspirasi dengan tanggung jawab moral dan konstitusional.
Prinsip Partai X: Negara Harus Berpihak kepada Pemiliknya
Dalam dokumen prinsip Partai X, ditegaskan bahwa negara adalah alat rakyat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama, bukan instrumen kekuasaan bagi segelintir pejabat. Pemerintah hanyalah penyelenggara, bukan pemilik negara. Oleh karena itu, setiap kebijakan negara harus berpijak pada nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat.
Partai X menilai bahwa hilangnya arah kedaulatan muncul karena lemahnya fungsi kontrol rakyat dan lemahnya etika kepemimpinan nasional. Kedaulatan tidak akan berarti apa-apa bila rakyat hanya dijadikan simbol, bukan pusat kebijakan.
Solusi Partai X: Mengembalikan Kedaulatan ke Arah yang Benar
Sebagai jawaban atas krisis kepemimpinan dan hilangnya arah kedaulatan, Partai X menawarkan solusi konkret berbasis nilai dan prinsip berkeadilan:
- Reformasi sistem kepemimpinan nasional agar pemimpin dipilih berdasarkan rekam jejak dan dedikasi, bukan popularitas semu.
- Amandemen Kelima UUD 1945 untuk memastikan rakyat benar-benar memiliki kekuasaan tertinggi dalam sistem kenegaraan.
- Penguatan fungsi MPR sebagai penjaga kedaulatan rakyat dan arah ideologis bangsa.
- Pendidikan rakyat berbasis Pancasila, agar masyarakat sadar bahwa kedaulatan harus dijaga, bukan diserahkan.
- Membangun mekanisme partisipasi publik digital, agar rakyat terlibat langsung dalam pengawasan dan penilaian kebijakan.
Penutup: Kedaulatan Harus Diperjuangkan, Bukan Diharapkan
Rinto Setiyawan menegaskan bahwa kedaulatan rakyat adalah napas kehidupan bernegara. Ketika pemimpin menjauh dari rakyat, negara kehilangan arah, dan kekuasaan menjadi tujuan, bukan pengabdian.
“Pemimpin yang melupakan rakyat telah kehilangan arah kedaulatan. Karena rakyat bukan bawahan, mereka adalah pemilik negara,” tegas Rinto.
Partai X menutup pernyataannya dengan ajakan untuk mengembalikan makna kepemimpinan sejati kepemimpinan yang berakar pada rakyat, berjiwa Pancasila, dan berorientasi pada keadilan sosial bagi seluruh warga bangsa.
