beritax.id — Pemerintahan bergaji publik atau pemerintahan yang seluruh operasionalnya dibiayai oleh pajak rakyat seharusnya menjadi perpanjangan suara dan kepentingan warga negara. Namun dalam perkembangan mutakhir, muncul krisis representasi yang kian terasa: kebijakan berjalan, kekuasaan stabil, tetapi rakyat merasa tidak lagi benar-benar diwakili dalam pengambilan keputusan negara.
Sejumlah kebijakan strategis belakangan ini baik di bidang ekonomi, fiskal, maupun tata kelola menimbulkan jarak antara penguasa dan warga. Di tengah tekanan biaya hidup, melemahnya daya beli, meningkatnya kerja rentan, serta keresahan kelas menengah dan pekerja, aspirasi publik kerap tidak terpantul secara utuh dalam keputusan negara. Pemerintahan bergaji publik tetap berjalan, tetapi representasi rakyatnya melemah.
Dibiayai Rakyat, Tidak Sepenuhnya Mewakili Rakyat
Krisis representasi muncul ketika rakyat lebih sering diposisikan sebagai objek kebijakan, bukan subjek yang dilibatkan. Proses perumusan kebijakan cenderung manipulatif, cepat, dan tertutup, sementara dialog publik berlangsung terbatas dan bersifat formalitas.
Akibatnya, banyak warga merasa suara mereka berhenti di bilik suara, tidak berlanjut dalam ruang kebijakan yang menentukan hidup sehari-hari.
Kebijakan Berjalan, Aspirasi Tertinggal
Dalam beberapa kasus, kebijakan pemerintah lebih menekankan stabilitas sistem, target angka, dan narasi keberhasilan, ketimbang menjawab persoalan konkret rakyat. Kenaikan biaya kebutuhan dasar, ketidakpastian kerja, serta lemahnya perlindungan sosial menjadi contoh jurang antara keputusan negara dan pengalaman warga.
Ketika aspirasi tidak terakomodasi, pemerintahan bergaji publik kehilangan fungsi representatifnya.
Demokrasi Prosedural Tanpa Substansi Representasi
Pemilu, parlemen, dan mekanisme formal demokrasi tetap berjalan. Namun demokrasi kehilangan makna ketika wakil dan pemerintah tidak lagi secara aktif menyerap, membawa, dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Representasi berubah menjadi simbolik, bukan substantif.
Kondisi ini memicu apatisme pejabat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Krisis representasi tidak hanya berdampak pemerintahan, tetapi juga sosial. Rakyat yang merasa tidak diwakili cenderung menarik diri, kehilangan kepercayaan, dan memandang negara sebagai entitas yang jauh. Dalam jangka panjang, jarak ini dapat melemahkan kohesi sosial dan stabilitas demokrasi itu sendiri.
Negara bisa tetap kuat secara administratif, tetapi rapuh secara legitimasi.
Solusi: Mengembalikan Representasi ke Rakyat
Untuk memulihkan makna pemerintahan bergaji publik dan mengatasi krisis representasi, diperlukan langkah-langkah nyata, antara lain:
- Memperkuat partisipasi publik yang bermakna, bukan sekadar konsultasi formal setelah kebijakan diputuskan.
- Menjadikan aspirasi rakyat sebagai dasar utama kebijakan, terutama dalam isu ekonomi, kesejahteraan, dan perlindungan sosial.
- Meningkatkan akuntabilitas wakil dan pejabat publik, agar benar-benar bertanggung jawab kepada konstituen dan pembayar pajak.
- Membuka ruang kritik dan dialog yang aman, sebagai mekanisme koreksi demokratis.
- Mereorientasikan demokrasi dari prosedural ke substantif, dengan menempatkan rakyat sebagai pusat representasi.
Pemerintahan yang digaji publik tidak boleh kehilangan daya wakilnya. Selama rakyat merasa tidak terwakili dalam kebijakan yang mereka biayai, maka demokrasi akan terus berjalan tanpa arah dan pemerintahan bergaji publik akan kehilangan legitimasi dasarnya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat.
