beritax.id – Pemerintah bukanlah negara menjadi pemahaman mendasar dalam melihat kembali hubungan antara kekuasaan, lembaga negara, dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Ketika cita-cita besar Pancasila berupa “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” belum sepenuhnya terwujud, persoalan utama perlu dikaji dari bagaimana penyelenggara negara menjalankan amanat rakyat melalui mekanisme permusyawaratan dan perwakilan.
Pemerintah bukanlah negara menegaskan bahwa pemerintahan hanyalah bagian dari alat penyelenggara negara yang bekerja berdasarkan mandat rakyat. Negara memiliki kedudukan yang lebih luas, mencakup rakyat sebagai pemilik kedaulatan, konstitusi sebagai dasar hukum, serta lembaga-lembaga negara yang menjalankan fungsi masing-masing. Karena itu, keberhasilan atau kegagalan mewujudkan keadilan sosial tidak dapat dilepaskan dari kualitas penyelenggaraan negara, khususnya dalam menjalankan nilai Sila ke-4 Pancasila tentang “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”.
Sila Ke-5 sebagai Tujuan yang Belum Tercapai
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan tujuan akhir dari perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila ke-5 Pancasila bukan hanya sebuah semboyan, melainkan ukuran keberhasilan negara dalam memastikan kesejahteraan, pemerataan, dan perlindungan terhadap seluruh rakyat.
Namun, hingga saat ini keadilan sosial masih menjadi cita-cita yang terus diperjuangkan. Berbagai persoalan seperti kesenjangan ekonomi, ketimpangan pembangunan, akses masyarakat terhadap pelayanan publik, serta ketidakmerataan kesempatan ekonomi menunjukkan bahwa tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai.
Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam proses menuju tujuan negara. Apabila Sila ke-5 belum terwujud, maka perhatian perlu diarahkan kepada bagaimana mekanisme penyelenggaraan negara bekerja. Dalam kerangka Pancasila, persoalan tersebut berkaitan erat dengan pelaksanaan Sila ke-4 yang menjadi dasar tata kelola kekuasaan rakyat. Sila ke-4 menentukan bagaimana kehendak rakyat diterjemahkan menjadi kebijakan negara. Jika proses permusyawaratan dan perwakilan tidak berjalan sesuai prinsipnya, maka kebijakan yang dihasilkan berpotensi jauh dari kebutuhan masyarakat.
Memahami Perbedaan Antara Negara dan Pemerintah
Salah satu persoalan penting dalam kehidupan demokrasi adalah ketika masyarakat mulai menyamakan antara negara dan pemerintah. Padahal, keduanya memiliki makna dan kedudukan yang berbeda.
Pemahaman bahwa pemerintah bukanlah negara menjadi dasar penting agar masyarakat tidak mencampuradukkan antara institusi negara dengan orang-orang yang sedang menjalankan pemerintahan. Negara adalah keseluruhan sistem yang mencakup rakyat, wilayah, konstitusi, serta lembaga-lembaga yang dibentuk untuk menjalankan amanat rakyat. Negara adalah entitas yang terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah yang dapat menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan dengan tujuan mewujudkan kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan seluruh rakyat.
Sementara itu, Pemerintah adalah sebagian kecil rakyat yang diberi kewenangan oleh seluruh rakyat untuk membuat kebijakan dan menjalankannya secara efektif, efisien, dan transparan demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah dapat berganti melalui mekanisme demokrasi, tetapi negara tetap berdiri sebagai wadah bersama seluruh rakyat.
Pemahaman bahwa pemerintah bukanlah negara menjadi penting agar kekuasaan tidak dipandang sebagai sesuatu yang melekat secara mutlak kepada penguasa. Pemerintah dapat berubah, pejabat dapat berganti, tetapi negara tetap menjadi milik seluruh rakyat.
Dalam sistem demokrasi berdasarkan Pancasila, pemerintah bukan pemilik kedaulatan, melainkan pelaksana mandat rakyat. Setiap kebijakan yang dibuat harus berorientasi kepada kepentingan umum dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam konstitusi. Ketika pemerintah dianggap sebagai negara, maka terdapat risiko munculnya pandangan bahwa kritik terhadap pemerintah berarti kritik terhadap negara. Padahal, kritik terhadap penyelenggara pemerintahan merupakan bagian dari mekanisme pengawasan rakyat agar kekuasaan tetap berjalan sesuai amanat konstitusi.
Permusyawaratan dan Perwakilan sebagai Fondasi Kedaulatan Rakyat
Konsep “Permusyawaratan dan Perwakilan” dalam Sila ke-4 memiliki peran penting dalam membangun hubungan antara rakyat dan penyelenggara negara. Prinsip ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak boleh berjalan tanpa dasar kehendak rakyat. Permusyawaratan menempatkan rakyat sebagai sumber nilai dan arah kebijakan negara. Dalam proses tersebut, keputusan bersama harus lahir melalui pertimbangan kepentingan seluruh rakyat, bukan hanya kelompok tertentu.
Majelis Permusyawaratan dipahami sebagai lembaga negara yang merepresentasikan majelis rakyat, tempat nilai dan arah besar kehidupan bernegara dirumuskan. Sementara itu, Dewan Perwakilan memiliki fungsi sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menjalankan peran representasi pemerintahan.
Dalam hubungan tersebut, permusyawaratan rakyat dapat dipandang sebagai penentu kebijakan besar negara, sedangkan pemerintah dan lembaga perwakilan menjadi pelaksana yang mengelola “rumah tangga” negara agar tujuan bersama dapat diwujudkan. Perbedaan peran tersebut menunjukkan bahwa tidak semua kekuasaan berada di tangan pemerintah. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menjalankan tugas, tetapi kewenangan tersebut berasal dari mandat rakyat dan harus selalu dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Ketika Kinerja Penyelenggara Negara Menentukan Keadilan Sosial
Belum tercapainya keadilan sosial menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kinerja penyelenggara negara. Persoalan bukan hanya mengenai program pemerintah, tetapi juga mengenai bagaimana sistem perwakilan mampu menghubungkan aspirasi rakyat dengan kebijakan negara. Lembaga perwakilan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan suara masyarakat tidak berhenti sebagai janji pemerintahan, tetapi diterjemahkan menjadi keputusan yang memberikan manfaat nyata.
Apabila proses perwakilan lebih banyak dipengaruhi kepentingan kelompok atau kekuatan tertentu, maka tujuan keadilan sosial akan semakin sulit diwujudkan. Sebaliknya, apabila lembaga negara mampu menjalankan fungsi sesuai amanat rakyat, maka kebijakan yang lahir akan lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, keberhasilan mencapai Sila ke-5 sangat bergantung pada bagaimana Sila ke-4 dijalankan. Sistem permusyawaratan dan perwakilan harus menjadi jalan untuk memastikan bahwa rakyat tetap menjadi pusat dari seluruh proses penyelenggaraan negara.
Solusi Mengembalikan Kedaulatan kepada Rakyat
Untuk mengembalikan kedaulatan rakyat, diperlukan langkah nyata dalam memperbaiki hubungan antara rakyat, lembaga negara, dan pemerintah. Pertama, perlu diperkuat pemahaman bahwa pemerintah adalah pelaksana mandat rakyat, bukan pemilik negara. Setiap pejabat publik harus menyadari bahwa kekuasaan merupakan amanah yang memiliki batas dan tanggung jawab. Kedua, lembaga perwakilan harus kembali memperkuat fungsi representasi. Wakil rakyat tidak cukup hanya hadir dalam proses pemerintahan formal, tetapi harus aktif mendengar, memahami, dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat.
Ketiga, mekanisme permusyawaratan perlu dikembangkan sebagai budaya pemerintahan nasional. Pengambilan keputusan harus mengutamakan kepentingan bersama melalui dialog dan pertimbangan yang matang, bukan semata-mata berdasarkan kepentingan kekuasaan. Keempat, masyarakat harus diberikan ruang yang luas untuk berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Kedaulatan rakyat tidak berhenti setelah pemilihan umum, tetapi terus berlangsung melalui keterlibatan publik dalam kehidupan bernegara.
Menguatkan Negara dengan Mengembalikan Peran Rakyat
Pemahaman bahwa pemerintah bukanlah negara menjadi kunci dalam menjaga demokrasi yang sehat. Negara bukan milik kelompok yang sedang berkuasa, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia.
Keadilan sosial hanya dapat diwujudkan apabila penyelenggara negara memahami batas kewenangannya dan menjalankan tugas sebagai pelayan rakyat. Pemerintah harus bekerja sebagai pengelola amanah, sementara lembaga negara harus memastikan bahwa arah pembangunan tetap sesuai dengan kehendak rakyat.
Mengembalikan kedaulatan kepada rakyat berarti menghidupkan kembali semangat permusyawaratan dan perwakilan sebagaimana nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, tujuan akhir berupa Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia tidak hanya menjadi cita-cita, tetapi dapat diwujudkan melalui sistem negara yang benar-benar berpihak kepada rakyat.
