beritax.id – Fenomena pemerintah bayaran dalam ekonomi yang diklaim tumbuh semakin menjadi sorotan publik. Di tengah berbagai narasi pertumbuhan dan stabilitas makro, realitas yang dihadapi rakyat justru menunjukkan tekanan biaya hidup, melemahnya daya beli, dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi. Kondisi ini menandakan adanya ekonomi semu angka bergerak naik, tetapi kesejahteraan tidak benar-benar hadir di kehidupan masyarakat.
Ekonomi Semu dan Jarak Negara dengan Rakyat
Ekonomi semu tercipta ketika pemerintah lebih fokus merawat indikator statistik daripada menjawab kebutuhan riil rakyat. Dalam situasi ini, pemerintah bayaran terlihat sibuk menjaga citra keberhasilan ekonomi, sementara rakyat menanggung beban penyesuaian kebijakan. Negara hadir dalam laporan, tetapi absen dalam perlindungan nyata.
Ketika ekonomi hanya diukur dari pertumbuhan angka, kebijakan cenderung mengabaikan kualitas hidup rakyat. Subsidi dipersempit, pajak meningkat, dan perlindungan sosial melemah. Pemerintah bayaran seolah menjalankan ekonomi administratif, bukan ekonomi yang berpihak pada manusia.
Tanggapan Rinto Setiyawan: Ekonomi Harus Berpihak
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan bahwa ekonomi tidak boleh dilepaskan dari mandat negara kepada rakyat.
“Tugas negara itu hanya tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jika pemerintah bayaran hanya merawat angka ekonomi tetapi membiarkan rakyat tertekan, maka ekonomi itu kehilangan makna,” ujar Rinto.
Ia menekankan bahwa pertumbuhan sejati harus terasa dalam kehidupan sehari-hari rakyat.
Akar Masalah: Orientasi Kebijakan yang Salah
Menurut Rinto, akar persoalan terletak pada orientasi kebijakan ekonomi yang lebih mementingkan persepsi keberhasilan daripada dampak sosial. Selama ekonomi diperlakukan sebagai pencapaian, bukan instrumen kesejahteraan, rakyat akan terus berada di posisi rentan.
Solusi: Mengubah Arah Ekonomi ke Rakyat
Sebagai langkah perbaikan, Partai X mendorong sejumlah solusi berikut:
- Reorientasi Kebijakan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan
Pertumbuhan harus diukur dari peningkatan kualitas hidup rakyat, bukan sekadar angka makro. - Penguatan Perlindungan Sosial dan Daya Beli
Negara wajib hadir melindungi rakyat dari tekanan ekonomi yang tidak adil. - Transparansi dan Evaluasi Dampak Kebijakan
Setiap kebijakan ekonomi harus diuji dampaknya terhadap rakyat secara terbuka. - Menempatkan Rakyat sebagai Subjek Ekonomi
Pemerintah bayaran harus menjadikan rakyat pusat kebijakan, bukan sekadar objek
Pemerintah bayaran dalam ekonomi semu adalah cerminan negara yang terlalu sibuk merayakan angka, tetapi lupa pada manusia. Selama ekonomi tidak diarahkan untuk melindungi, melayani, dan mengatur rakyat secara adil, pertumbuhan hanya akan menjadi ilusi. Negara harus segera mengoreksi arah agar ekonomi kembali berpihak pada kehidupan rakyat yang nyata.
