beritax.id — Pemerintah bayaran dalam demokrasi sejatinya adalah mandat rakyat yang dibiayai penuh oleh pajak dan kontribusi publik. Dalam sistem demokrasi, pemerintah digaji untuk melayani, melindungi, dan mengatur demi kepentingan warga negara. Namun dalam praktik belakangan ini, arah demokrasi terasa kabur ketika kebijakan yang lahir justru menjauh dari kebutuhan rakyat dan lebih sibuk menjaga stabilitas kekuasaan serta kepentingan sempit.
Di tengah tekanan ekonomi, kenaikan biaya hidup, melemahnya daya beli, maraknya kerja rentan, serta meningkatnya beban rumah tangga, publik menyaksikan ironi yang berulang. Pemerintah tetap aktif menarik pajak dan iuran, tetapi respons terhadap keresahan sosial berjalan lambat dan terbatas. Demokrasi tetap berjalan secara prosedural, namun kehilangan orientasi substantifnya.
Demokrasi Prosedural, Substansi Menghilang
Pemilu, parlemen, dan regulasi formal tetap menjadi wajah demokrasi. Namun ketika kebijakan strategis disusun minim dialog publik dan kritik diperlakukan sebagai gangguan, demokrasi berubah menjadi sekadar prosedur. Pemerintah bayaran tampak lebih sibuk mengamankan narasi keberhasilan ketimbang memastikan kesejahteraan rakyat yang membiayainya.
Akibatnya, rakyat merasa dilibatkan hanya saat pemilihan, tetapi diabaikan dalam pengambilan keputusan.
Kebijakan Tidak Sejalan dengan Realitas Rakyat
Kehilangan arah demokrasi juga tercermin dari kebijakan ekonomi dan sosial yang kurang peka terhadap kondisi nyata masyarakat. Fokus pada target pertumbuhan, stabilitas fiskal, dan citra makro sering mengabaikan kenyataan bahwa banyak keluarga hidup dari gaji ke gaji, UMKM bertahan sendiri, dan kelas menengah semakin rentan.
Dalam kondisi ini, pemerintah bayaran terlihat hadir kuat dalam mengatur dan memungut, tetapi lemah dalam melindungi dan memberdayakan.
Jarak Kekuasaan dan Warga yang Makin Lebar
Demokrasi melemah ketika jarak antara penguasa dan rakyat semakin lebar. Aspirasi publik sulit menembus ruang kebijakan, sementara keputusan penting kerap lahir dari lingkaran terbatas. Rakyat tetap menanggung dampak kebijakan, tetapi tidak memiliki ruang yang setara untuk mempengaruhi arahnya.
Jika dibiarkan, jarak ini berpotensi melahirkan apatisme, ketidakpercayaan, dan kelelahan demokrasi.
Risiko Demokrasi Tanpa Kepercayaan
Pemerintah bayaran dalam demokrasi yang kehilangan arah menghadapi risiko serius: merosotnya legitimasi moral, melemahnya kepatuhan sosial, dan rapuhnya fondasi kebangsaan. Negara mungkin tetap berfungsi secara administratif, tetapi kehilangan dukungan batin dari warga negara.
Demokrasi tidak runtuh karena kekurangan aturan, melainkan karena kehilangan kepercayaan rakyat.
Solusi: Mengembalikan Arah Demokrasi ke Rakyat
Untuk mengoreksi arah demokrasi dan memastikan pemerintah bayaran benar-benar bekerja untuk publik, diperlukan langkah nyata, antara lain:
- Menegaskan kembali bahwa pemerintah adalah pelayan rakyat, bukan pengelola kekuasaan yang berdiri di atas warga.
- Membuka ruang partisipasi publik yang bermakna, sejak tahap perumusan hingga evaluasi kebijakan.
- Menyelaraskan kebijakan ekonomi dan sosial dengan realitas hidup rakyat, bukan sekadar target angka dan narasi.
- Memperkuat akuntabilitas dan transparansi, agar setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada pembayar pajak.
- Menjamin kebebasan kritik dan kontrol publik, sebagai fondasi demokrasi yang sehat.
Pemerintah yang digaji rakyat tidak boleh kehilangan arah dalam demokrasi. Selama kebijakan menjauh dari kepentingan publik dan demokrasi hanya dijalankan sebagai formalitas, maka pemerintah bayaran akan kehilangan makna pengabdiannya—dan rakyat akan semakin menjauh dari negara yang mereka biayai.
