beritax.id – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai pemberdayaan perempuan melalui peningkatan keterampilan pertanian adalah langkah penting. Menurutnya, kemampuan perempuan mengelola sumber pangan keluarga merupakan kunci ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.
Namun, Partai X menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak cukup dibangun dengan pelatihan dan janji dukungan. Yang dibutuhkan adalah keberpihakan nyata negara dalam melindungi dan memberdayakan rakyat, terutama perempuan desa sebagai penjaga kehidupan.
Tugas Negara: Melindungi, Melayani, dan Mengatur Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Diana Isnaini, menegaskan kembali tiga tugas utama negara. “Tugas negara itu tiga,” ujarnya, “melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.”
Menurutnya, ketahanan pangan bukan hanya urusan sektor pertanian, tapi bagian dari tanggung jawab konstitusional negara. “Kalau rakyat dibiarkan berjuang sendiri tanpa perlindungan kebijakan, maka janji kemandirian pangan hanya menjadi retorika,” tegasnya.
Diana menilai bahwa perempuan adalah garda terdepan dalam menjaga ketahanan keluarga. Namun, tanpa dukungan kebijakan dan infrastruktur yang kuat, potensi besar itu tidak akan berkembang optimal.
Perempuan Desa Adalah Penjaga Pangan dan Kehidupan
Bagi Partai X, pemberdayaan perempuan bukan sekadar program sosial, tetapi strategi nasional. Perempuan desa adalah penggerak ekonomi lokal, pengelola pangan, dan pendidik nilai keberlanjutan dalam keluarga. “Negara harus hadir, bukan sekadar hadir di podium, tapi hadir di ladang, di pasar, dan di dapur rakyat,” ujar Diana.
Ia menegaskan, negara wajib memastikan akses perempuan terhadap tanah, air, modal, dan pasar. Tanpa itu, program pemberdayaan hanya berhenti pada pelatihan tanpa hasil nyata.
Kritik Partai X: Ketahanan Pangan Tidak Bisa Dibangun dengan Seremoni
Partai X menyoroti kecenderungan pemerintah menjadikan program pelatihan sebagai alat pencitraan, bukan pemberdayaan.
Diana menilai, banyak program berhenti pada seremoni pembukaan, tanpa keberlanjutan dan pendampingan di lapangan.“Ketahanan pangan bukan hasil dari baliho dan spanduk, tapi dari keberpihakan yang terus-menerus,” katanya.
Ia menegaskan, setiap rupiah anggaran ketahanan pangan harus benar-benar menyentuh petani dan perempuan desa.
Solusi Partai X: Wujudkan Kedaulatan Pangan Berbasis Rakyat
Sesuai dengan prinsip Partai X, pemerintah hanyalah pelaksana mandat rakyat.
Kebijakan pangan harus diarahkan untuk memastikan kesejahteraan dan kemandirian rakyat, bukan kepentingan proyek.
Partai X menawarkan sejumlah langkah solutif:
- Musyawarah kenegarawanan nasional yang melibatkan petani, akademisi, dan tokoh perempuan untuk merumuskan arah ketahanan pangan sejati.
- Reformasi hukum berbasis kepakaran, agar kebijakan pangan bebas dari kepentingan oligarki dan berpihak pada petani.
- Transformasi birokrasi digital pertanian, untuk memotong rantai tengkulak dan memastikan harga jual berpihak pada produsen.
- Pendidikan moral dan berbasis Pancasila. Agar setiap pejabat memahami bahwa pangan adalah hak rakyat, bukan komoditas kekuasaan.
- Pemisahan tegas antara negara dan pemerintah. Supaya kebijakan pangan tidak tergantung pada selera rezim, tapi berlandaskan kedaulatan rakyat.
Negara Harus Kembali ke Arah Rakyat
Diana menutup pernyataannya dengan pesan tegas.
“Negara tidak boleh menjadikan rakyat sebagai objek pelatihan, tapi subjek pembangunan,” ujarnya.
Ia mengingatkan, perempuan yang kuat akan melahirkan keluarga tangguh, dan keluarga tangguh adalah fondasi bangsa mandiri.
“Ketahanan pangan bukan hasil dari janji, tapi dari aksi nyata yang berpihak pada rakyat,” pungkasnya.
