beritax.id – Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan besar dalam proses demokrasi yang tidak berjalan sesuai dengan semestinya. Demokrasi tanpa struktur yang jelas dan tanpa partisipasi rakyat yang maksimal telah menciptakan kesenjangan antara pemerintah dan rakyat. Keputusan-keputusan besar terkait pembangunan negara seringkali diambil oleh segelintir orang yang memiliki kekuasaan, tanpa melibatkan suara rakyat. Hal ini mengakibatkan rakyat hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan negara yang seharusnya menjadi bagian dari mereka.
Krisis Demokrasi dan Keterlibatan Rakyat
Pembangunan yang tidak melibatkan rakyat dalam proses pengambilan keputusan menyebabkan terjadinya ketimpangan. Meskipun Indonesia mengklaim sebagai negara demokratis, praktik demokrasi yang ada belum sepenuhnya memberi ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam menentukan kebijakan. Demokrasi tanpa struktur mengabaikan hak-hak rakyat untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan pembangunan yang mempengaruhi kesejahteraan mereka.
Tugas Negara yang Tidak Terselesaikan
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, mengingatkan bahwa tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Namun, dalam prakteknya, pemerintah sering kali gagal melaksanakan tugas-tugas tersebut. Rakyat yang seharusnya menjadi pusat dari kebijakan pembangunan justru sering terpinggirkan dan tidak diberi peran yang memadai.
Solusi untuk Mewujudkan Demokrasi yang Sehat dan Inklusif
- Meningkatkan Keterlibatan Rakyat dalam Proses Pengambilan Keputusan
Untuk mengatasi ketimpangan ini, penting bagi pemerintah untuk membuka lebih banyak saluran partisipasi bagi rakyat. Konsultasi publik harus menjadi bagian integral dalam setiap kebijakan dan pembangunan yang dilakukan pemerintah. - Reformasi Sistem Pemilu dan Keterwakilan yang Lebih Adil
Reformasi sistem pemilu yang lebih adil dan representatif sangat diperlukan. Sistem ini harus memastikan bahwa setiap suara rakyat didengar, terutama dari kelompok yang terpinggirkan. - Pendidikan Politik untuk Meningkatkan Kesadaran Publik
Masyarakat perlu diberdayakan melalui pendidikan politik yang lebih mendalam, agar mereka bisa lebih sadar akan hak-hak mereka dalam sistem demokrasi dan dapat terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan. - Meningkatkan Transparansi dalam Pengambilan Keputusan Pemerintah
Pemerintah harus lebih transparan dalam setiap keputusan yang diambil. Sehingga rakyat bisa mengetahui proses dan alasan di balik kebijakan-kebijakan yang diterapkan. Transparansi ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Pembangunan yang tidak melibatkan rakyat dalam setiap tahapannya akan terus memperburuk kesenjangan sosial. Pemerintah harus kembali pada prinsip dasar demokrasi: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan cara yang inklusif, adil, dan transparan. Dengan demikian, Indonesia bisa mewujudkan sebuah demokrasi yang benar-benar berpihak pada rakyat, dan pembangunan yang berdampak positif bagi seluruh masyarakat.
