beritax.id – Setiap kali pejabat baru dilantik, harapan rakyat selalu sama ada perubahan. Ada perbaikan. Ada terobosan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Namun berulang kali terbukti, pergantian pejabat tidak otomatis mengubah kondisi. Meski wajahnya berbeda, pola salahnya tetap hidup. Seolah-olah sistem sudah menelan siapa pun yang masuk ke dalamnya.
Inilah tragedi administrasi negara: individu berubah, tetapi kebiasaan buruk tetap diwariskan. Padahal rakyat tidak menunggu nama baru mereka menunggu cara kerja yang benar.
Sistem yang Rusak Akan Menelan Pejabat Baik Sekalipun
Masalah bangsa tidak hanya bersumber dari individu yang memegang jabatan, tetapi dari struktur yang membuat kesalahan bertahan lama. Sistem yang lemah membuat pejabat yang berniat baik pun terseret arus. Akhirnya, mereka tidak lagi bergerak berdasarkan kepentingan rakyat, tetapi berdasarkan pola lama yang sudah mendarah daging: pola mengamankan posisi, bukan mengamankan masa depan bangsa.
Selama sistem salah tetap dibiarkan utuh, siapa pun yang masuk ke dalamnya akan dipaksa mengikuti ritme kerusakan.
Kekuasaan Dilihat sebagai Hak, Bukan Amanah
Salah satu pola yang terus berulang adalah cara pejabat memaknai kekuasaan. Kekuasaan tidak lagi dilihat sebagai amanah untuk melayani rakyat, tetapi sebagai hak istimewa yang harus dipertahankan. Pejabat datang dan pergi, tetapi pola mentalitas “menguasai, bukan mengabdi” tetap melekat.
Selama kekuasaan dimaknai sebagai privilege, bukan mandat, pergantian pejabat tidak memiliki makna apa pun.
Rakyat Tidak Merasakan Perubahan karena Tidak Menjadi Prioritas
Kedaulatan rakyat sering dijadikan slogan, tetapi tidak diterjemahkan dalam kebijakan. Harga-harga tetap tinggi, pelayanan publik tetap lambat, penegakan hukum tetap tebang pilih. Rakyat akhirnya memahami kenyataan pahit: pejabat boleh berganti, tetapi kehidupan mereka sulit berubah.
Ini bukan karena rakyat tidak bekerja keras—tetapi karena sistem tidak berpihak pada mereka. Perubahan tidak akan terjadi selama rakyat tidak ditempatkan sebagai pusat pengambilan keputusan.
Ketika Pemerintah Disamakan dengan Negara, Pola Salah Akan Tetap Hidup
Salah satu akar masalah terbesar adalah kesalahan memahami peran. Pemerintah sering disamakan dengan negara itu sendiri. Akibatnya, kritik terhadap pemerintah dianggap serangan terhadap negara. Padahal negara adalah rakyat; pemerintah hanyalah operator sementara.
Selama pejabat merasa dirinya adalah negara, pola salah akan terus mengakar: menolak diatur, menghindari pengawasan, dan mempersonalisasi kekuasaan.
Inilah pola yang harus diputuskan jika bangsa ingin maju.
Pancasila Tidak Akan Berfungsi Jika Hanya Dijadikan Simbol
Pancasila mengajarkan musyawarah, keadilan sosial, dan kemanusiaan. Namun nilai-nilai itu tidak bisa hidup dalam sistem yang tidak berubah. Pancasila tidak dapat menuntun jika hanya diucapkan, bukan diterapkan. Dan selama pola salah dipertahankan, Pancasila akan tetap menjadi poster di dinding bukan pedoman dalam kebijakan publik.
Peradaban tidak dibangun oleh slogan, tetapi oleh tata kelola yang benar.
Kerusakan Pola Melahirkan Kerusakan Kebijakan
Ketika pola salah diwariskan dari satu pejabat ke pejabat berikutnya, kerusakan kebijakan menjadi konsekuensi otomatis. Kebijakan tidak berangkat dari kebutuhan rakyat, melainkan dari pertimbangan kekuasaan. Anggaran tidak diarahkan untuk kesejahteraan, tetapi untuk kepentingan kekuasaan. Program tidak dibangun untuk keberlanjutan, tetapi untuk popularitas jangka pendek.
Inilah sebabnya negara sulit maju: bukan karena rakyatnya lemah, tetapi karena sistemnya tidak berubah.
Solusi untuk Mengakhiri Pola Salah yang Berulang
Untuk menghentikan siklus ini, dibutuhkan perubahan mendasar sebagaimana tertuang dalam prinsip dan solusi penyembuhan bangsa:
- Musyawarah Kenegarawanan Nasional. Empat pilar bangsa harus merumuskan arah baru yang memutus pola lama dan menghadirkan desain negara berbasis kedaulatan rakyat.
- Amandemen UUD untuk memulihkan kedaulatan rakyat sebagai sumber kekuasaan tertinggi. Agar pejabat tidak bisa lagi memonopoli negara.
- Pemisahan tegas antara negara dan pemerintah. Agar pemerintah tidak merasa menjadi pemilik negara dan pola penyalahgunaan tidak terus berulang.
- Reformasi hukum berbasis kepakaran. Hukum harus berfungsi objektif, bukan menjadi alat kekuasaan.
- Digitalisasi total dalam birokrasi. Menutup celah praktik lama yang merusak integritas sistem.
- Pemurnian kembali Pancasila sebagai pedoman operasional. Agar kebijakan dibangun berdasarkan nilai, bukan kepentingan pribadi.
- Pendidikan moral bagi generasi muda. Agar pola salah tidak diwariskan kepada generasi berikutnya.
Bangsa Tidak Butuh Pejabat Baru Bangsa Butuh Pola Baru
Selama pola yang salah tetap abadi, pergantian pejabat hanyalah pergantian wajah, bukan perubahan arah. Rakyat tidak membutuhkan nama baru; rakyat membutuhkan sistem yang berpihak pada mereka. Dan negara tidak akan pernah maju jika yang berubah hanya orangnya, bukan polanya.
Perubahan sejati hanya mungkin terjadi ketika pejabat tunduk pada sistem yang benar, bukan ketika sistem tunduk pada pejabat.
