beritax.id – PDI Perjuangan resmi memecat anggota DPRD Provinsi Gorontalo Wahyudin Moridu. Keputusan itu diambil usai videonya yang menyebut ingin merampok uang negara viral di media sosial. Surat Keputusan (SK) pemecatan, tertanggal Sabtu, menyatakan Wahyudin melakukan pelanggaran disiplin yang mencederai citra partai.
Video berdurasi satu menit lebih tersebut menampilkan Wahyudin yang sedang menyebut dirinya hendak merampok uang negara melalui dana perjalanan dinas. Pernyataan itu terekam jelas, bahkan Wahyudin menyebut identitas dirinya sebagai anggota DPRD Gorontalo.
Pasca video menyebar luas, publik bereaksi keras. Apalagi isu penyalahgunaan uang negara kini sangat sensitif di tengah rakyat yang kesulitan hidup.
Kritik Partai X
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menilai kasus Wahyudin hanyalah puncak gunung es. “Tugas negara itu tiga, melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Kalau wakil rakyat justru merampok, artinya negara gagal hadir,” tegas Prayogi.
Partai X menyebut pemecatan memang langkah wajib, tetapi tidak cukup. Sebab, korupsi, penyalahgunaan perjalanan dinas, dan pemborosan uang rakyat telah menjadi praktik lama. Bedanya, kali ini tertangkap kamera dan viral.
“Kalau mau jujur, rakyat tahu betul banyak pejabat yang menikmati fasilitas berlebihan. Rampok uang rakyat bukan baru terjadi sekarang, hanya saja baru terbongkar terang-terangan,” tambahnya.
Kekuasaan harus dijalankan transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat. Menurut Partai X, demokrasi sejati hanya terwujud bila wakil rakyat hidup sederhana, bekerja jujur, dan tidak menyalahgunakan keuangan negara.
Solusi Partai X
Partai X menawarkan solusi konkret untuk mencegah kasus serupa berulang:
- Audit perjalanan dinas. Semua penggunaan dana publik wajib transparan, dengan laporan terbuka ke masyarakat.
- Potong tunjangan berlebih, tunjangan DPRD dan pejabat harus disesuaikan dengan kondisi rakyat, bukan gaya hidup mewah.
- Sanksi sosial dan hukum, pejabat yang merampok uang negara harus diberi hukuman tegas, bukan hanya pemecatan partai.
- Partisipasi rakyat, masyarakat harus dilibatkan dalam pengawasan anggaran melalui mekanisme digital terbuka.
- Pendidikan berbasis pancasila, semua wakil rakyat wajib mengikuti pendidikan moral kebangsaan agar jabatan tidak disalahgunakan.
Partai X menegaskan bahwa pemecatan Wahyudin hanyalah permulaan. “Rakyat sudah lama dirampok. Jangan tunggu viral baru bertindak. Negara harus berpihak pada rakyat, bukan pejabat nakal,” tutup Prayogi.
