beritax.id — Dalam berbagai kesempatan, Pancasila terus digaungkan di podium dan spanduk, namun jarang terasa dalam kebijakan nyata. Peringatan Hari Lahir Pancasila sering diwarnai seremoni mewah, tetapi implementasi nilai-nilainya minim di tataran pemerintahan. Pancasila yang seharusnya menjadi pedoman hidup bangsa kini tampak sekadar simbol dan alat legitimasi kekuasaan.
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, mengingatkan kembali hakikat peran negara. “Tugas negara itu tiga loh, melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Tapi jangan sampai Pancasila cuma dijadikan hiasan,” ujarnya.
Krisis Nilai dalam Kebijakan Publik
Pancasila seharusnya menjadi roh kebijakan publik, bukan sekadar dokumen yang dibacakan saat upacara. Namun realitas hari ini menunjukkan jarak lebar antara nilai dan pelaksanaan. Keadilan sosial masih jauh dari kehidupan rakyat, sementara pejabat berlomba menimbun kekuasaan dan keuntungan pribadi.
Rinto menegaskan, kebijakan publik yang tidak berpihak pada rakyat berarti telah menyalahi semangat Pancasila. “Kalau keputusan negara lebih banyak menguntungkan kelompok tertentu, itu bukan lagi pancasilais, tapi oligarkis,” ujarnya.
Prinsip Partai X: Menjadikan Pancasila Sistem Hidup, Bukan Sekadar Slogan
Partai X menegaskan bahwa Pancasila bukanlah alat propaganda, melainkan sistem operasi bangsa. Nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan harus terwujud dalam mekanisme kenegaraan yang konkret.
Partai X meyakini bahwa:
- Setiap kebijakan harus diuji dengan nilai Pancasila. Jika bertentangan, maka kebijakan itu harus dibatalkan.
- Pancasila harus menjadi dasar pengambilan keputusan hukum dan ekonomi.
- Rakyat harus dilibatkan dalam proses kebijakan. Sebab kedaulatan rakyat adalah roh dari sila keempat.
Menurut Partai X, hanya dengan menegakkan nilai-nilai ini, negara bisa kembali menjadi alat kesejahteraan rakyat, bukan instrumen kekuasaan.
Solusi Partai X: Menghidupkan Pancasila di Setiap Level Pemerintahan
Partai X menawarkan serangkaian langkah konkret untuk menghidupkan Pancasila dalam kebijakan nasional:
- Membentuk Dewan Etika Pancasila Nasional.
Lembaga ini bertugas menilai apakah kebijakan negara sesuai nilai-nilai Pancasila. - Reformasi kurikulum pendidikan kebangsaan.
Nilai Pancasila harus diajarkan dengan praktik sosial, bukan hanya teori hafalan. - Digitalisasi transparansi kebijakan. Semua keputusan publik harus bisa diakses dan diuji oleh rakyat.
- Menegakkan prinsip pelayanan rakyat.
Pejabat harus kembali memahami dirinya sebagai pelayan rakyat, bukan penguasa negara. - Membangun sistem evaluasi kinerja bersifat bancasila. Setiap kebijakan, proyek, dan aparatur publik dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap keadilan sosial.
Rinto menegaskan bahwa Pancasila hanya akan hidup jika hadir di kebijakan nyata, bukan sekadar seremonial tahunan. “Pancasila itu bukan dekorasi negara. Ia harus menjadi pedoman dalam setiap keputusan dan tindakan pemerintahan,” tegasnya.
Partai X menutup dengan seruan: sudah saatnya bangsa ini berhenti mendandani simbol dan mulai menghidupkan nilai. Sebab Pancasila sejati adalah napas bagi rakyat, bukan naskah untuk dibacakan di panggung upacara.
