beritax.id — Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga panduan moral dan arah kebijakan bangsa. Nilainya harus hadir dalam setiap keputusan negara, bukan sekadar diucapkan dalam upacara seremonial. Setiap keputusan pemerintah wajib mencerminkan keadilan, kemanusiaan, dan keberpihakan kepada rakyat.
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan bahwa tugas negara ada tiga hal pokok: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Namun, semua itu akan kehilangan makna jika keputusan negara tidak berlandaskan Pancasila sebagai pedoman etika dan moral kebangsaan.
Pancasila Bukan Sekadar Retorika, Tapi Pedoman Hidup Bernegara
Rinto menilai banyak kebijakan publik saat ini kehilangan arah karena tidak berakar pada nilai-nilai Pancasila. Keputusan ekonomi, sosial, hingga sering kali lebih berpihak pada pejabat dibanding rakyat. Padahal, Pancasila menegaskan keadilan sosial dan kemanusiaan sebagai pondasi pembangunan.
“Negara ini tidak boleh kehilangan arah moral. Pancasila harus hidup di setiap kebijakan, bukan hanya di dinding-dinding kantor,” tegas Rinto.
Ia menambahkan bahwa keputusan negara yang mengabaikan nilai Pancasila hanya akan menciptakan kesenjangan dan ketidakadilan sosial.
Prinsip Partai X: Negara Harus Berpihak pada Kemanusiaan dan Keadilan
Dalam dokumen Prinsip Partai X, ditegaskan bahwa Pancasila adalah sistem nilai yang harus mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara. Negara harus memastikan seluruh kebijakan berpihak kepada manusia, bukan sekadar angka atau kepentingan individu.
Pemerintahan yang berpijak pada Pancasila akan menjadikan kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan sebagai ukuran keberhasilan. Kedaulatan rakyat tidak cukup hanya disebut dalam konstitusi, tapi harus diwujudkan dalam praktik kenegaraan.
“Pancasila bukan dokumen mati. Ia adalah napas hidup bangsa yang menuntun arah keputusan negara,” ujar Rinto menegaskan.
Solusi Partai X: Menghidupkan Pancasila Melalui Sistem dan Kepemimpinan
Partai X mengajukan solusi konkret agar Pancasila benar-benar menjadi dasar pengambilan keputusan dalam pemerintahan:
- Integrasi Nilai Pancasila dalam Kebijakan Publik.
- Reformasi Pendidikan Kebangsaan.
- Kepemimpinan Berjiwa Pancasila.
- Keadilan Sosial dalam Ekonomi Nasional.
- Revitalisasi Lembaga Negara.
Penutup: Mengembalikan Pancasila ke Pusat Keputusan Negara
Pancasila bukan warisan masa lalu, melainkan panduan masa depan. Ia adalah kompas moral yang menuntun bangsa menuju kedaulatan rakyat dan keadilan sosial.
Rinto Setiyawan mengingatkan, “Kebijakan tanpa Pancasila adalah kebijakan tanpa arah. Negara tanpa nilai Pancasila akan kehilangan jiwanya.” Negara yang hidup dengan semangat Pancasila adalah negara yang berpihak pada rakyat dan berani melawan ketidakadilan.
