beritax.id – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, memperingatkan pemerintah agar kebijakan perpajakan digital tidak memberatkan pelaku UMKM. Dalam kunjungan kerjanya di Danau Toba, ia menyebut UMKM baru mulai beradaptasi dengan dunia digital, jangan langsung ditekan pajak.
Ia menegaskan bahwa UMKM bukan perusahaan raksasa, tapi tulang punggung ekonomi rakyat yang harus dilindungi dari regulasi yang gegabah. Sertifikasi halal, hak merek, dan legalitas formal seringkali lamban ditangani, membuat UMKM semakin tertekan.
“Sudah disuruh formal, tapi malah dicekik pajak,” tegasnya dalam pernyataan yang dilansir, Sabtu (26/7/2025).
Peringatan Tegas dari Partai X: Negara Wajib Melindungi, Melayani, dan Mengatur Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, mengingatkan fungsi utama negara adalah melindungi, melayani, dan mengatur rakyat, bukan memeras lewat pajak yang tidak adil.
Menurut Partai X, pemerintah adalah bagian kecil dari rakyat yang diberi kewenangan oleh seluruh rakyat, bukan sebaliknya.
Jika UMKM diberi beban fiskal tanpa kesiapan ekosistem, itu artinya negara gagal melayani dan melindungi rakyat kecil. Kebijakan e-commerce tanpa kejelasan implementasi hanya akan menambah beban psikologis dan ekonomi pelaku usaha mikro.
Rinto juga menyoroti bagaimana regulasi pajak kerap datang lebih cepat dari kesiapan sistem dukungan, seperti pembinaan digital dan akses permodalan.
Solusi Partai X: Pajak Adil, Ekosistem Sehat, UMKM Kuat
Partai X mendorong reformasi perpajakan yang berbasis keadilan sosial, bukan hanya efisiensi fiskal. Pajak harus menjadi alat pemerataan, bukan alat tekanan kepada yang lemah. Solusi konkret Partai X adalah:
- Moratorium Pajak UMKM Kecil sampai seluruh ekosistem digital dan birokrasi disiapkan secara menyeluruh.
- Sertifikasi dan legalitas dipercepat, gratis, dan dilakukan digital secara real-time untuk semua pelaku UMKM.
- Dana kompensasi digitalisasi UMKM, dari APBN dan CSR BUMN, untuk membiayai pelatihan dan modal kerja awal.
- Skema pajak berjenjang berbasis skala usaha, bukan sekadar omzet, agar UMKM tumbuh dulu sebelum dikenai kewajiban fiskal.
Bagi Partai X, politik adalah upaya dan bentuk perjuangan untuk mendapatkan kewenangan dan menjalankannya secara efektif, efisien, dan transparan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Kesejahteraan bukan hanya retorika, tapi soal terpenuhinya sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Partai X mendesak pemerintah mencabut rencana kebijakan pajak e-commerce yang belum siap dan mengancam masa depan pelaku UMKM.
Jika UMKM tumbang, maka ekonomi rakyat pun ambruk. Maka dari itu, pilihan pemerintah saat ini akan menentukan masa depan rakyat banyak.
