beritax.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada awal Februari 2026. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap 12 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai jenjang eselon yang diduga terlibat dalam praktik suap terkait pengurusan kepabeanan.
Korupsi Meningkat di Bea Cukai
Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, mengungkapkan fakta mencengangkan bahwa salah satu pejabat yang terjaring OTT baru delapan hari dilantik. Ia terperangkap dalam jaringan yang melibatkan safe house, aliran dana rutin, dan jejaring ASN lainnya.
Iskandar mengkritisi kejadian ini sebagai indikasi buruknya tata kelola dan pengawasan di DJBC. “Dalam waktu yang bahkan belum cukup untuk memahami sepenuhnya ruang kerjanya, seorang pejabat sudah terperangkap dalam skema yang melibatkan safe house dan aliran dana rutin,” ujar Iskandar dalam keterangan tertulisnya pada Senin, 9 Februari 2026.
Pentingnya Pemangkasan Jaringan Korupsi
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan bahwa masalah korupsi di DJBC tidak bisa dibiarkan terus berlanjut. Ia mengingatkan bahwa negara memiliki tiga tugas utama: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Korupsi yang terjadi di DJBC telah mencederai tugas negara tersebut, merugikan rakyat, dan menghambat pembangunan yang adil.
Untuk itu, Rinto mendorong pemerintah untuk memutus jaringan korupsi yang sudah mengakar di tubuh DJBC. “Pemangkasan jaringan informal atau ‘clique’ dalam DJBC yang melibatkan pejabat yang tidak berkualitas harus dilakukan secara tegas dan menyeluruh. Hal ini tidak hanya penting untuk membersihkan organisasi, tetapi juga untuk memperbaiki citra institusi pemerintahan,” tambah Rinto.
Solusi yang Ditetapkan Partai X
Dalam menanggapi kasus ini, Partai X mengusulkan langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah korupsi di DJBC dan lembaga pemerintahan lainnya. Solusi tersebut meliputi:
- Pemangkasan Pejabat yang Terlibat Korupsi
Partai X mendesak agar pejabat yang terlibat dalam praktik korupsi segera diganti. Reformasi menyeluruh perlu dilakukan agar pejabat di semua level dapat dipilih berdasarkan kompetensi dan integritas, bukan berdasarkan jaringan informal. - Penguatan Sistem Merit
Proses seleksi dan promosi pejabat harus berlandaskan pada sistem merit yang transparan. Setiap pejabat yang terpilih harus memiliki kapasitas manajerial dan teknis yang memadai untuk menjalankan tugas negara. - Peningkatan Pengawasan dan Transparansi
Peningkatan pengawasan internal di DJBC serta transparansi dalam pengambilan keputusan sangat penting untuk menghindari praktik-praktik korupsi. Setiap keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.
Kesimpulan
Korupsi yang terungkap dalam OTT KPK di DJBC menjadi peringatan keras bagi pemerintah untuk membersihkan lembaga-lembaga negara dari praktik-praktik yang merugikan rakyat. Partai X mendesak agar pemerintah tidak hanya mengganti pejabat yang terlibat, tetapi juga melakukan reformasi struktural agar korupsi tidak terulang di masa depan. Negara harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil selalu berpihak pada rakyat dan mengutamakan transparansi serta keadilan.
