beritax.id – Komisi I DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan operasi militer selain perang (OMSP) oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Komitmen ini bertujuan memastikan pelaksanaan OMSP sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 agar tidak keluar jalur regulasi. Anggota Komisi I DPR, Junico Siahaan menyebut penambahan tugas OMSP hanya untuk memperjelas posisi TNI tanpa mengembalikan fungsi ganda militer.
“Militer tetap pada tugas dan fungsinya,” ujarnya, Kamis di Jakarta.
Partai X: Rakyat Jangan Jadi Objek Operasi
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menegaskan bahwa semangat OMSP harus berpihak kepada rakyat, bukan menakutinya.
“Tugas negara itu tiga loh, melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat,” tegasnya.
Menurutnya, jika OMSP dijalankan tanpa prinsip perlindungan rakyat, maka negara berpotensi menggunakan kekuatan militer untuk menekan masyarakat sipil.
“Operasi non-perang jangan jadi operasi pengendalian rakyat. TNI ada untuk menjaga rakyat, bukan menakutkan rakyat,” ujarnya.
Kritik Partai X: TNI Harus Kembali pada Jiwa Pengabdian
Partai X menilai bahwa TNI adalah bagian dari rakyat, bukan entitas yang berdiri di atas rakyat. Prinsip Partai X menegaskan, kekuatan negara bukan pada senjata, tetapi pada kepercayaan rakyat.
“Ketika TNI kehilangan kepercayaan rakyat, maka hilanglah makna pengabdian itu sendiri,” ujar Prayogi.
Ia juga mengingatkan bahwa OMSP seharusnya diarahkan pada kegiatan produktif seperti tanggap bencana, keamanan siber, serta diplomasi kemanusiaan, bukan intervensi sosial yang berpotensi menimbulkan ketakutan.
Solusi Partai X: Militer Humanis dan Sistem Pengawasan Terbuka
Partai X menawarkan sejumlah solusi untuk memastikan OMSP benar-benar menjadi alat pengabdian rakyat:
- Membangun militer humanis yang berorientasi pada perlindungan warga, bukan kekuasaan.
- Meningkatkan literasi hukum dan HAM di tubuh TNI, agar setiap operasi berlandaskan keadilan dan kemanusiaan.
- Membentuk mekanisme pengawasan publik terbuka, melibatkan DPR dan masyarakat sipil dalam setiap pelaksanaan OMSP.
- Menempatkan transparansi anggaran pertahanan sebagai kewajiban, bukan pilihan.
- Meneguhkan nilai Pancasila dalam setiap kebijakan pertahanan agar kekuatan negara tidak berbalik melawan rakyatnya.
Partai X menegaskan bahwa militer sejati adalah yang mengabdi tanpa pamrih pada rakyatnya.
“Negara kuat bukan karena senjata, tapi karena rakyat merasa aman. Itulah ukuran keberhasilan OMSP,” pungkas Prayogi.
