beritax.id – Birokrasi pemerintahan di Indonesia kembali menjadi sorotan publik di tengah berbagai persoalan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang kian menekan rakyat. Di saat masyarakat diminta berhemat dan “memahami kondisi negara”, praktik pemborosan anggaran, tumpukan jabatan, serta proyek-proyek berbiaya besar justru terus berlangsung tanpa evaluasi serius.
Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah birokrasi masih bekerja untuk rakyat, atau justru untuk melayani kepentingan segelintir pejabat?
Oligarki Menguat di Balik Struktur Kekuasaan
Belakangan, publik menyaksikan semakin kuatnya pengaruh oligarki dalam pengambilan kebijakan. Proyek strategis, kebijakan ekonomi, hingga regulasi penting kerap dinilai lebih menguntungkan kelompok pemodal besar dibanding masyarakat luas. Ketika akses kekuasaan terkonsentrasi pada pejabat pemerintahan dan ekonomi, birokrasi berubah menjadi alat legitimasi, bukan pelayan publik.
Negara seolah hadir kuat untuk kepentingan modal, namun lemah ketika berhadapan dengan kebutuhan rakyat.
Pemborosan Anggaran di Tengah Krisis Sosial
Di tengah maraknya PHK, naiknya harga kebutuhan pokok, dan terbatasnya perlindungan sosial, pemborosan anggaran negara terus terjadi. Perjalanan dinas, tunjangan pejabat, proyek seremonial, hingga lembaga dan jabatan yang tumpang tindih menunjukkan bahwa efisiensi hanya menjadi slogan. Beban anggaran negara membengkak, sementara manfaatnya tak sebanding dengan penderitaan yang dirasakan masyarakat.
Rakyat diminta bersabar, birokrasi justru menikmati fasilitas.
Kebijakan Cepat untuk Pejabat, Lambat untuk Rakyat
Banyak kebijakan yang menyangkut kepentingan pejabat dan investasi disahkan dengan cepat. Sebaliknya, kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan rakyat seperti perlindungan buruh, reforma agraria, atau penanganan dampak lingkungan—sering berjalan lamban atau setengah hati. Ketimpangan ini memperlihatkan arah birokrasi yang tidak netral, melainkan berpihak. Kecepatan negara ditentukan oleh siapa yang diuntungkan.
Kepercayaan Publik yang Terus Terkikis
Akumulasi oligarki dan pemborosan birokrasi berdampak langsung pada menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Ketika rakyat merasa pajak dan sumber daya negara tidak dikelola secara adil, jarak antara negara dan warga semakin melebar. Demokrasi kehilangan maknanya jika birokrasi hanya menjadi perpanjangan kepentingan kekuasaan. Tanpa kepercayaan rakyat, legitimasi negara berada di titik rawan.
Solusi: Membongkar Oligarki dan Merombak Birokrasi
Pemerintah harus berani melakukan pembenahan menyeluruh terhadap birokrasi pemerintahan dengan memutus mata rantai oligarki dalam pengambilan kebijakan. Transparansi anggaran, penghapusan pemborosan belanja pejabat, serta penataan ulang jabatan dan lembaga harus menjadi prioritas. Kebijakan publik wajib disusun berdasarkan kebutuhan rakyat, bukan tekanan pemodal. Reformasi birokrasi sejati hanya akan terwujud jika negara menempatkan pelayanan, keadilan, dan akuntabilitas di atas kepentingan pejabat. Tanpa langkah tegas ini, birokrasi akan terus menjadi simbol pemborosan dan ketidakadilan, bukan alat kesejahteraan rakyat.
