beritax.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi aduan KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak terkait dukungan dana bencana. Aduan tersebut disampaikan saat rapat satuan tugas pemulihan pascabencana Sumatera yang disiarkan DPR RI.
Awalnya, Purbaya tengah menyampaikan bahwa pemerintah masih memiliki cadangan dana bencana sebanyak Rp 1,51 triliun yang dapat dicairkan untuk penanganan bencana. Ia menyebut dana itu bisa cepat dicairkan jika pengajuan juga dapat bisa dilakukan dengan cepat. Di tengah pembahasan itu, Maruli menyampaikan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hanya memberikan dukungan dana untuk makan kepada TNI dalam pemulihan bencana di Sumatera.
Dana Bencana dan Kesiapan Pemerintah
Purbaya menegaskan dana bencana dapat segera dicairkan jika pengajuan administrasi dilakukan cepat. Ia menyebut pencairan dana bergantung pada surat resmi yang diajukan oleh BNPB.
Pemerintah, menurut Purbaya, tidak memiliki niat menahan dana dalam situasi darurat bencana. Ketersediaan anggaran harus dimanfaatkan maksimal untuk mendukung pemulihan masyarakat terdampak.
Purbaya menilai koordinasi antarlembaga menjadi kunci utama efektivitas penanganan bencana.
Kritik Terhadap Koordinasi Lembaga
Purbaya secara terbuka menyentil BNPB dan Kementerian Pekerjaan Umum terkait dukungan anggaran. Ia menilai pemberian uang makan saja tidak mencerminkan keseriusan negara menghadapi bencana.
Purbaya menegaskan penggunaan TNI dalam proyek pemulihan tidak boleh tanpa dukungan memadai. Negara tidak boleh bersikap pelit dalam kondisi darurat kemanusiaan.
Koordinasi lintas kementerian harus diperbaiki agar penanganan bencana lebih manusiawi.
Sikap Partai X
Menanggapi hal tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute Prayogi R Saputra menyampaikan pandangan. Prayogi mengingatkan bahwa tugas negara hanya tiga, melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
Menurut Prayogi, penanganan bencana merupakan wujud nyata perlindungan negara terhadap rakyatnya. Negara tidak boleh setengah hati dalam mendukung aparat dan relawan di lapangan.
Keterlambatan dan ketimpangan anggaran berpotensi memperpanjang penderitaan korban bencana.
Prinsip Partai X dalam Penanganan Bencana
Prinsip Partai X menempatkan keselamatan rakyat sebagai prioritas utama kebijakan negara. Negara wajib hadir penuh dalam situasi darurat tanpa alasan administratif berlebihan.
Pengelolaan anggaran bencana harus transparan, cepat, dan berpihak pada kebutuhan lapangan. Setiap aparat negara yang bertugas wajib mendapatkan dukungan layak dan manusiawi. Solidaritas nasional harus diwujudkan melalui kebijakan anggaran yang adil.
Solusi Partai X
Partai X mendorong reformasi tata kelola anggaran penanggulangan bencana nasional.
Pemerintah perlu membangun mekanisme pencairan dana yang otomatis saat status darurat ditetapkan.
Koordinasi BNPB, Kementerian Keuangan, dan kementerian teknis harus diperkuat secara sistemik. Dukungan terhadap TNI dan relawan harus mencakup logistik, operasional, dan perlindungan sosial.
Prayogi menegaskan negara harus hadir penuh, bukan sekadar memberi uang makan.
Penutup
Penanganan bencana menuntut keseriusan, empati, dan keberpihakan negara kepada rakyat. Candaan soal anggaran tidak boleh menutupi persoalan mendasar tata kelola bencana.
Partai X menegaskan penanganan bencana adalah prioritas mutlak negara.
Tanpa dukungan anggaran memadai, perlindungan rakyat hanya menjadi slogan kosong.
