beritax.id – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan penyaluran bantuan sosial (bansos) triwulan IV tuntas pada November 2025. Ia menegaskan bahwa percepatan dilakukan agar bantuan segera dirasakan masyarakat yang membutuhkan. “Ya mudah-mudahan paling lambat November sudah tersalurkan semua,” ujar Gus Ipul di Jakarta, Selasa (28/10).
Kementerian Sosial mencatat lebih dari dua juta keluarga penerima manfaat tidak lagi layak menerima bansos. Sementara itu, terdapat 500 ribu keluarga baru yang akan menerima bantuan setelah proses verifikasi selesai. Gus Ipul menjelaskan, proses koordinasi dengan pemerintah daerah diperlukan agar data penerima akurat.
Partai X: Bansos Jangan Hanya Janji, Harus Aksi Nyata
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Diana Isnaini, menegaskan bahwa kebijakan sosial tidak boleh berhenti pada janji atau target. “Tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat,” tegas Diana.
Menurutnya, rakyat butuh bukti nyata, bukan sekadar pernyataan optimistis di ruang konferensi pers.
Ia mengingatkan bahwa rakyat menunggu bantuan untuk kebutuhan harian, bukan laporan administrasi. “Kalau rakyat lapar hari ini, tidak bisa disuruh menunggu koordinasi minggu depan,” ujarnya.
Prinsip Partai X: Pelayanan Sosial Harus Adil dan Tepat
Partai X menilai penyaluran bantuan sosial harus mengedepankan prinsip keadilan dan ketepatan sasaran. Dalam prinsip Partai X disebutkan bahwa negara wajib memastikan distribusi kesejahteraan berlangsung adil dan transparan. Bantuan sosial harus berpihak pada mereka yang paling rentan, bukan yang paling dekat dengan kekuasaan.
“Negara harus hadir bukan hanya lewat rekening bank, tapi juga lewat kepedulian yang nyata,” tambah Diana.
Menurutnya, setiap rupiah dana bansos harus dapat ditelusuri dan dipastikan sampai ke tangan penerima yang sah.
Solusi Partai X: Sistem Terbuka dan Partisipatif
Sebagai solusi, Partai X mendorong penerapan Sistem Transparansi Bansos Nasional (SITRABAN). Melalui sistem ini, masyarakat dapat memantau status penyaluran bantuan secara terbuka dan real-time. Desa, RT, dan RW juga dilibatkan dalam verifikasi agar tidak ada penerima fiktif atau ganda.
Selain itu, Partai X menekankan pentingnya mengubah bansos menjadi program pemberdayaan jangka panjang. “Bansos itu harus memerdekakan rakyat dari kemiskinan, bukan membuatnya bergantung selamanya,” kata Diana.
Partai X juga mengusulkan agar pemerintah menghubungkan data bansos dengan pelatihan kerja, UMKM, dan koperasi rakyat. Dengan begitu, penerima bantuan dapat perlahan beralih menjadi pelaku ekonomi produktif.
Partai X menegaskan bahwa rakyat tidak membutuhkan janji, tetapi tindakan nyata dan kehadiran negara. “Kalau bansos tepat waktu dan tepat sasaran, itu baru bukti negara bekerja untuk rakyat,” tutup Diana Isnaini.
