beritax.id – Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan penyusunan delapan proses bisnis tematik sebagai dukungan program prioritas Presiden. Proses bisnis itu mencakup penghapusan kemiskinan ekstrem, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial.
Rini menjelaskan proses bisnis menjadi peta kerja terpadu lintas instansi. Ia menegaskan peta itu memetakan alur kerja, peran instansi, dan mekanisme monitoring.
Rini menyatakan Kementerian PANRB fokus menyelesaikan penataan kelembagaan Kabinet Merah Putih tahun 2025. Ia menambahkan reformasi birokrasi, manajemen ASN, dan peningkatan layanan publik menjadi prioritas.
Ia menyebut kementeriannya juga menyiapkan transformasi digital pemerintah secara terstruktur. Transformasi itu diarahkan melalui penyusunan Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional.
Dokumen DBRBN menjadi panduan utama reformasi birokrasi jangka panjang. Rini menyebut pembahasannya memasuki tahap final bersama Kemenkumham dan Setneg. Ia menekankan tujuan DBRBN adalah birokrasi yang kapabel, adaptif, dan berbasis layanan. Fokus layanan diarahkan pada kebutuhan masyarakat sepanjang siklus hidup.
Penguatan Layanan Publik dan MPP
Rini menegaskan keberlanjutan Mal Pelayanan Publik harus dilakukan dengan pendekatan omnichannel. Layanan publik harus tersedia tatap muka, drive thru, mobile, dan e-services. Ia meminta fungsi MPP diperluas sebagai pusat layanan administrasi dan informasi investasi. MPP juga diharapkan mendukung UMKM dan pariwisata daerah.
Rini menyampaikan empat langkah transformasi digital. Pertama, penyederhanaan regulasi dan indikator digital pemerintah.
Kedua, belanja TIK yang lebih efisien melalui mekanisme clearance lintas kementerian. Ketiga, peningkatan kompetensi digital ASN secara sistematis.
Keempat, pembangunan arsitektur digital untuk integrasi layanan prioritas. Semua langkah diarahkan mendukung Satu Data Indonesia.
Sikap Partai X
Anggota Majelis Tinggi Partai X Prayogi R Saputra menegaskan tiga tugas negara. Negara wajib melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur kebijakan secara adil.
Prayogi mengingatkan penyusunan proses bisnis jangan memusatkan kontrol di pemerintah pusat. Ia menilai risiko sentralisasi dapat melemahkan efektivitas layanan daerah.
Partai X meminta pemerintah memperhatikan prinsip pemerataan dan inklusivitas kebijakan. Proses bisnis harus memastikan daerah mendapat ruang inovasi.
Prinsip Partai X
Partai X menekankan prinsip transparansi dalam reformasi birokrasi nasional. Setiap proses penyusunan kebijakan harus dibuka seluas mungkin kepada publik.
Partai X menegaskan birokrasi harus mengutamakan kepentingan rakyat. Proses bisnis tidak boleh memunculkan hierarki kekuasaan berlebihan.
Partai X menjunjung akuntabilitas dalam perencanaan digital. Layanan digital harus aman, sederhana, dan bisa diawasi publik.
Solusi Partai X
Partai X mengusulkan audit berkala terhadap seluruh proses bisnis tematik. Audit memastikan efektivitas peta kerja lintas kementerian.
Partai X meminta dashboard keterbukaan proses reformasi birokrasi. Dashboard memungkinkan publik memantau implementasi secara real time.
Partai X mendorong penguatan kapasitas ASN daerah melalui pelatihan terstandar. Penguatan penting agar kebijakan tidak bersifat top–down.
Partai X mengusulkan keterlibatan kampus dan komunitas dalam evaluasi layanan publik. Kolaborasi memperkuat legitimasi reformasi birokrasi.
Prayogi menegaskan peta proses bisnis harus menjaga keseimbangan kewenangan pusat dan daerah. Ia menilai sentralisasi kebijakan akan melemahkan pelayanan publik.Partai X berkomitmen mengawal reformasi birokrasi secara kritis dan solutif. Tujuannya memastikan negara bekerja untuk rakyat, bukan struktur kekuasaan.
