beritax.id – Kementerian Hukum dan HAM resmi mengesahkan kepengurusan DPP PDIP periode 2025–2030. Penyerahan Surat Keputusan dilakukan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto beserta jajaran pengurus, Kamis, 11 September 2025. SK tersebut mencakup perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta struktur kepengurusan baru. Dengan pengesahan ini, kepengurusan PDIP di bawah Megawati Soekarnoputri dinyatakan sah secara hukum.
Partai X Soroti Esensi Perubahan Kekuasaan
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, mengingatkan bahwa pergantian pejabat atau pengesahan kepengurusan partai hanyalah formalitas jika tidak membawa manfaat nyata bagi rakyat. Ia menegaskan tugas negara ada tiga yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Menurutnya, rakyat tidak butuh sekadar pergantian pejabat, melainkan perubahan sistemik yang memastikan kesejahteraan, keadilan, dan kepastian hukum.
Prinsip Partai X: Negara Bukan Milik Pejabat
Partai X menegaskan bahwa negara adalah entitas rakyat, wilayah, dan pemerintah. Pemerintah hanyalah sebagian kecil rakyat yang diberi kewenangan untuk bekerja secara efektif, efisien, dan transparan demi keadilan. Analoginya, negara ibarat bus, rakyat adalah penumpang, presiden adalah sopir, sementara pemilik bus adalah rakyat. Namun hari ini, pejabat sering bertindak seolah menjadi pemilik bus sekaligus sopir, sehingga arah kebijakan lebih menguntungkan pejabat dibanding rakyat.
Pengesahan kepengurusan PDIP hanya menambah panjang daftar ritual kekuasaan yang jauh dari substansi perjuangan rakyat. Pergantian struktur partai bukan berarti pergantian nasib rakyat. Selama sistem pemerintahan tidak berubah, yang terjadi hanya pergantian wajah dengan pola lama tetap dipertahankan.
Solusi Partai X untuk Demokrasi Sehat
Partai X mendorong sepuluh langkah penyembuhan bangsa, mulai dari Musyawarah Kenegarawanan Nasional hingga reformasi hukum berbasis kepakaran. Rinto Setiyawan menegaskan perlunya pemisahan jelas antara negara dan pemerintah, agar ketika rezim runtuh, negara tetap bertahan. Partai X juga mendorong pembubaran partai yang gagal mendidik rakyat, serta verifikasi ulang untuk memastikan partai benar-benar menjadi wadah pendidikan politik. Selain itu, digitalisasi birokrasi, pendidikan moral berbasis Pancasila, dan transparansi media negara menjadi fondasi penting agar rakyat tidak terus dikhianati.
