beritax.id — Di tengah hiruk-pikuk pemerintahan nasional, makna kedaulatan rakyat perlahan memudar di antara tembok istana kekuasaan. Kedaulatan yang semestinya berada di tangan rakyat kini tersandera oleh pejabat dan birokrasi yang makin jauh dari realitas kehidupan rakyat.
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan kembali esensi bernegara: “Negara hanya memiliki tiga tugas utama melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Bila ketiganya tak dijalankan dengan benar, maka kedaulatan telah berpindah dari rakyat ke penguasa.”
Rinto mengingatkan, negara yang mengaku demokratis tidak boleh menempatkan istana sebagai pusat kebenaran, sementara rakyat hanya dijadikan objek legitimasi kekuasaan.
Kedaulatan Rakyat Bukan Slogan, Tapi Kewenangan Nyata
Kedaulatan sejati adalah kekuasaan yang bersumber dan dikontrol oleh rakyat. Namun kini, kebijakan publik sering disusun tanpa melibatkan mereka.
Suara rakyat kerap dibungkam oleh kepentingan partai, pejabat, dan korporasi yang berlindung di balik bahasa pembangunan.
“Bila istana menjadi pusat kedaulatan, maka rakyat hanyalah penonton. Padahal, merekalah pemilik sah republik ini,” ujar Rinto.
Ia menilai, sistem pemerintahan Indonesia pasca reformasi justru menggeser arah demokrasi menjadi oligarki yang tersamar dalam proses elektoral. Akibatnya, kebijakan publik lebih berpihak pada kepentingan kekuasaan daripada kebutuhan masyarakat.
Prinsip Partai X: Rakyat adalah Raja, Pejabat adalah Pelayan
Menurut Rinto, Partai X berpijak pada pandangan bahwa negara adalah alat untuk menyejahterakan rakyat, bukan menindasnya. Rakyat adalah pemilik mandat, sementara pejabat hanyalah pelaksana mandat tersebut. Dalam prinsip Partai X, kedaulatan rakyat harus diwujudkan melalui:
- Transparansi total dalam kebijakan publik dan penggunaan anggaran negara.
- Akuntabilitas pejabat publik yang wajib bertanggung jawab langsung kepada rakyat.
- Desentralisasi pengambilan keputusan, agar kekuasaan tidak menumpuk di istana atau pusat pemerintahan.
- Partisipasi publik aktif melalui musyawarah dan kontrol rakyat terhadap kebijakan negara.
Rinto menegaskan, rakyat harus kembali menjadi subjek, bukan objek kekuasaan.
Solusi Partai X: Mengembalikan Negara ke Rumah Rakyat
Sebagai langkah pemulihan, Partai X menawarkan strategi pemerintahan dan tata kelola baru berbasis kedaulatan rakyat sejati:
- Reformasi konstitusional melalui Amandemen Kelima UUD 1945.
Tujuannya, mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi penjaga kedaulatan rakyat. - Membangun birokrasi digital yang melayani, bukan menguasai.
Setiap pelayanan publik harus transparan, cepat, dan terukur. - Menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai sistem operasi bangsa.
Bukan hanya slogan, tapi pedoman operasional dalam setiap kebijakan. - Menguatkan peran daerah dan masyarakat.
Agar rakyat dapat menentukan arah pembangunan sesuai kebutuhan lokalnya. - Menegakkan etika berbasis Ketuhanan dan Kemanusiaan.
Kekuasaan tanpa moral hanya akan melahirkan rezim, bukan pemerintahan.
Rinto Setiyawan menutup pesannya dengan seruan moral: “Sudah waktunya kedaulatan pulang ke rumah rakyat. Dari istana yang jauh, kembali ke hati rakyat yang sederhana.”
Negara yang berdaulat bukanlah negara yang kaya pejabat, tapi negara yang rakyatnya merasa berdaya. Ketika rakyat kembali memegang kendali, maka Indonesia bisa benar-benar berdiri tegak di atas kehendak bangsanya sendiri.
