beritax.id — Setiap tahun pemerintah mengeluarkan berbagai program pengentasan kemiskinan. Anggaran triliunan digelontorkan, ratusan program diluncurkan, dan berbagai deklarasi resmi diumumkan. Namun faktanya, kemiskinan tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berpindah bentuk, berpindah wilayah, dan kadang bahkan justru bertambah.
Pertanyaannya bukan lagi berapa banyak program dibuat, tetapi mengapa program-program itu tidak menyelesaikan akar persoalan kemiskinan? Jawabannya mengarah pada satu hal yang lebih mendasar: sistem negara yang tidak berjalan sesuai prinsipnya.
Prayogi R. Saputra: Tiga Tugas Negara Harus Menjadi Fondasi Kebijakan
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, kembali menegaskan bahwa negara memiliki tiga tugas pokok: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
Kegagalan dalam menjalankan tiga tugas ini menyebabkan kemiskinan terus bertahan.
“Jika rakyat masih miskin, artinya negara belum mengatur dengan benar. Sebab tugas negara bukan membuat program, tetapi memastikan rakyat terlindungi dan sejahtera,” tegas Prayogi.
Mengapa Kemiskinan Tidak Pernah Selesai?
Sebagian besar program pengentasan kemiskinan berfungsi seperti “perban” yang menutupi luka, bukan menyembuhkannya. Padahal akar kemiskinan terletak pada kesenjangan akses ekonomi, sistem distribusi yang timpang, buruknya tata kelola negara, dan minimnya keberpihakan kebijakan. Tanpa perubahan sistemik, program hanya menjadi rutinitas tanpa solusi nyata.
Dalam prinsip Partai X ditegaskan bahwa negara adalah seluruh rakyat, sedangkan pemerintah hanyalah alat rakyat. Ketika pejabat merasa dirinya “negara”, kebijakan yang muncul sering tidak berpihak pada rakyat yang seharusnya menjadi pemilik negara.
Kesalahan paradigma ini melahirkan kebijakan yang hanya memperbesar kekuasaan, bukan memperkuat rakyat.
Kemiskinan adalah persoalan moral sebelum menjadi persoalan ekonomi. Tanpa keberanian moral untuk memastikan keadilan sosial, kebijakan apa pun sebesar apa pun anggarannya akan gagal menyelesaikan kemiskinan.
Prinsip Partai X menekankan bahwa negara harus berjalan dengan kejujuran, moralitas, dan keberpihakan pada rakyat banyak.
Kemiskinan berlanjut karena rakyat ditempatkan sebagai “penerima bantuan”, bukan pelaku ekonomi yang diberdayakan. Selama rakyat tidak menjadi penggerak utama, struktur ekonomi tetap dikuasai oleh kelompok kuat, bukan oleh masyarakat luas.
Prinsip Partai X: Kemiskinan Hanya Bisa Diakhiri Jika Negara Bekerja Sesuai Prinsip Dasarnya
Prinsip-prinsip utama Partai X yang relevan mencakup:
- Negara adalah rakyat, bukan pejabat.
- Kedaulatan rakyat harus menjadi dasar kebijakan ekonomi dan pemerintahan.
- Pemerintah wajib melayani rakyat, bukan menguasai.
- Pancasila harus menjadi sistem kerja negara, bukan slogan.
- Keadilan sosial adalah tujuan tertinggi kebijakan negara.
Selama prinsip ini tidak dijalankan, kemiskinan akan terus diwariskan lintas generasi.
Solusi Partai X: Mengubah Sistem untuk Mengakhiri Kemiskinan Secara Permanen
Berdasarkan dokumen resmi Partai X, berikut solusi yang ditawarkan secara sistemik:
1. Amandemen Kelima UUD 1945
Mengembalikan bangunan ketatanegaraan ke prinsip asli yang menjamin kedaulatan rakyat dan memperkuat pemerataan ekonomi dari hulu ke hilir.
2. Pembentukan MPRS Sementara
Sebagai lembaga transisi yang memastikan reformasi berjalan sesuai kepentingan rakyat, bukan kepentingan pejabat.
3. Meluruskan Paradigma Negara dan Pemerintah
Memastikan pejabat memahami bahwa pemerintah adalah alat rakyat. Dengan paradigma ini, kebijakan tidak akan lagi dibuat untuk kepentingan kekuasaan.
4. Kebijakan Ekonomi Berdasarkan Keadilan Moral
Setiap kebijakan ekonomi harus diuji pertanyaan:
Apakah ini membuat rakyat banyak lebih kuat, atau justru menguntungkan segelintir orang?
5. Penguatan Ekonomi Rakyat Secara Struktural
Penguatan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional, akses pasar yang lebih adil, kedaulatan pangan dari desa, digitalisasi ekonomi rakyat, dan industrialisasi berbasis produksi rakyat.
Dengan cara ini, rakyat tidak hanya menerima bantuan, tetapi menjadi aktor ekonomi yang mandiri.
6. Transparansi Anggaran dan Partisipasi Publik
Kemiskinan sering bertahan karena anggaran negara tidak transparan dan rawan diselewengkan. Ketika rakyat dapat mengawasi, kebijakan akan lebih tepat sasaran dan efektif.
Kemiskinan di Indonesia bukan sekadar persoalan kurangnya program, tetapi persoalan sistem negara yang belum bekerja sesuai prinsip Pancasila dan fungsi negara. Partai X menegaskan kemiskinan hanya dapat diakhiri bila negara kembali pada prinsipnya melindungi, melayani, dan mengatur rakyat dengan benar.
