beritax.id – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan kebijakan pengalihan Transfer ke Daerah (TKD) demi efisiensi program. Tito menilai banyak daerah masih tidak optimal mengelola anggaran. Ia mencontohkan Bupati Lahat yang memangkas biaya dinas, rapat, dan konsumsi, lalu mengalihkannya untuk pembangunan bendungan irigasi. Tito menyebut efisiensi adalah prinsip penting agar program berdampak langsung bagi rakyat.
Menurut Tito, dana hasil penghematan diarahkan ke program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, Makan Bergizi Gratis, dan jaring pengaman sosial. Ia menegaskan tidak semua daerah dipukul rata. Daerah dengan kapasitas fiskal kuat wajib menanggung porsi efisiensi lebih besar. Sementara itu, daerah dengan kapasitas fiskal lemah akan mendapat perlindungan agar tidak tertekan. Tito menekankan pentingnya sosialisasi kebijakan sebelum dijalankan.
Partai X: Efisiensi untuk Siapa?
Menanggapi hal ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, mengingatkan esensi tugas negara. Negara wajib melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Efisiensi anggaran jangan hanya jadi jargon yang membebani rakyat. Alih-alih menyejahterakan, kebijakan sering menjadikan rakyat objek penghematan, sementara pejabat tetap aman dengan fasilitasnya.
Partai X menegaskan kedaulatan rakyat harus menjadi landasan. Pemerintah bukan penguasa, tetapi pelayan rakyat. Anggaran negara wajib dipakai untuk kesejahteraan rakyat, bukan bancakan pejabat. Prinsip keadilan, transparansi, dan keberpihakan pada rakyat menjadi pilar yang harus dijaga. Tanpa itu, efisiensi hanya menjadi ilusi yang menutup kegagalan negara melaksanakan mandatnya.
Solusi Partai X untuk Efisiensi Berkeadilan
Partai X menawarkan solusi konkret. Pertama, transformasi birokrasi digital untuk memastikan anggaran transparan dan bebas kebocoran. Kedua, sistem audit rakyat berbasis partisipasi publik agar penggunaan TKD dapat diawasi langsung masyarakat. Ketiga, pemaknaan ulang Pancasila sebagai pedoman operasional kebijakan, bukan sekadar simbol. Keempat, pendidikan moral untuk pejabat agar efisiensi tidak sekadar angka, melainkan kepedulian pada penderitaan rakyat.
Partai X menilai efisiensi hanya bermakna bila dirasakan rakyat secara nyata. Jika efisiensi hanya membuat pejabat nyaman, rakyat akan terus tercekik. Negara seharusnya berdiri untuk rakyat, bukan mengalihkan beban ke pundak mereka. Demokrasi dan kebijakan fiskal hanya akan bermakna jika rakyat merasakan keadilan dalam setiap rupiah anggaran
