beritax.id – Analisis kebijakan global menunjukkan bahwa keputusan ekonomi internasional sering kali tidak menguntungkan negara berkembang. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh negara maju, melalui organisasi internasional seperti OECD dan IMF, memberikan dampak besar pada perekonomian negara-negara berkembang. Meskipun bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi global, kebijakan ini sering kali memperburuk ketimpangan ekonomi, memaksa negara berkembang mengikuti kebijakan yang lebih menguntungkan negara maju.
Ketergantungan Negara Berkembang pada Kebijakan Global
Negara berkembang, termasuk Indonesia, sering kali terpaksa mengadopsi kebijakan yang ditetapkan oleh negara maju. Kebijakan ini lebih menguntungkan negara-negara besar dan multinasional, sementara negara berkembang harus menanggung beban lebih besar. Contohnya, regulasi pajak internasional sering kali lebih berpihak pada korporasi global, memaksakan negara berkembang untuk menurunkan pajak korporasi agar tetap menarik bagi investor asing. Akibatnya, penerimaan negara berkurang, menghambat pembangunan infrastruktur dan sosial.
Kebijakan global sering kali mengurangi kedaulatan fiskal negara berkembang. Negara seperti Indonesia, yang seharusnya memiliki kebijakan fiskal yang bebas dan mandiri, harus mematuhi standar internasional yang tidak selalu sesuai dengan kondisi domestik. Misalnya, kebijakan pengurangan pajak korporasi global mengurangi pendapatan negara, sementara rakyat kecil harus menanggung beban pajak konsumsi yang lebih tinggi. Hal ini menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin besar.
Peran Negarawan dalam Mengelola Kebijakan Global
Negarawan memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan yang mampu melindungi kepentingan rakyat. Negara harus berperan dalam mengelola perekonomian secara efektif, efisien, dan transparan, untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil mendukung kesejahteraan seluruh rakyat. Pemerintah, sebagai wakil dari rakyat, harus memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya menguntungkan negara maju, tetapi juga menciptakan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Kedaulatan fiskal harus dipertahankan, dan keputusan ekonomi internasional harus disesuaikan dengan kebutuhan domestik.
Solusi untuk Mengurangi Dampak Kebijakan Global
Indonesia perlu memperkuat kedaulatan fiskalnya dengan merancang kebijakan yang lebih independen. Pemerintah harus mengevaluasi kembali kebijakan internasional yang merugikan dan mengupayakan kebijakan yang lebih adil, berbasis pada kondisi nasional. Salah satu langkah penting adalah memperkenalkan sistem perpajakan yang lebih progresif, di mana perusahaan besar dan individu kaya dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pembangunan negara. Selain itu, Indonesia harus memperjuangkan kepentingan negara berkembang di forum internasional untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.
Peningkatan Kerjasama dengan Negara Berkembang
Pemerintah Indonesia juga perlu meningkatkan kerjasama dengan negara-negara berkembang lainnya untuk memperkuat posisi tawar dalam kebijakan global. Melalui aliansi regional, negara-negara berkembang dapat lebih mudah memperjuangkan kebijakan yang menguntungkan mereka, tanpa harus bergantung pada keputusan yang lebih menguntungkan negara maju. Dengan kerjasama ini, Indonesia dapat mengurangi pengaruh kebijakan internasional yang merugikan, sekaligus memperkuat posisi ekonomi domestik.
Kebijakan global yang tidak menguntungkan negara berkembang, termasuk Indonesia, memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan negarawan. Indonesia harus memperkuat kedaulatan fiskalnya dengan kebijakan yang lebih adil dan mandiri. Dengan langkah-langkah reformasi yang lebih berpihak pada rakyat dan kesejahteraan sosial. Indonesia dapat mengurangi dampak negatif kebijakan internasional dan menciptakan perekonomian yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
