beritax.id — Krisis kepercayaan publik terhadap negara terus meningkat seiring lemahnya transparansi kebijakan dan rendahnya akuntabilitas pejabat publik. Masyarakat merasa jauh dari proses pengambilan keputusan, sementara pejabat sering kali terjebak dalam lingkaran kepentingan sempit. Kondisi ini memperlihatkan betapa urgennya membangun kembali hubungan negara dan rakyat berbasis kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab.
Anggota Majelis Tinggi Partai X Rinto Setiyawan menegaskan, negara tidak boleh diidentikkan dengan pemerintah. “Negara memiliki tiga unsur, yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintah. Pemerintah hanyalah sebagian kecil rakyat yang diberi mandat untuk melayani,” ujarnya.
Menurutnya, ketika pemerintah bertindak seolah-olah sebagai pemilik negara, maka rakyat kehilangan haknya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
Negara yang transparan, kata Rinto, hanya dapat terwujud jika pejabat berani membuka seluruh proses kebijakan kepada publik. “Rakyat berhak tahu ke mana uang mereka digunakan, bagaimana keputusan diambil, dan siapa yang diuntungkan,” tegasnya.
Rinto kembali mengingatkan bahwa tugas utama negara ada tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Negara yang gagal menjalankan tiga fungsi ini akan kehilangan legitimasi moralnya. “Kalau pejabat sibuk dengan citra, rakyat akan kehilangan arah. Pemerintah sejati bekerja untuk rakyat, bukan untuk kekuasaan,” katanya.
Krisis Kepercayaan dan Tantangan Reformasi
Krisis kepercayaan publik muncul karena praktik korupsi, manipulasi informasi, serta lemahnya keterbukaan data publik. Transparansi sering kali hanya menjadi slogan tanpa tindakan konkret. Dalam sistem seperti ini, rakyat tidak lagi menjadi subjek, melainkan objek kekuasaan.
Rinto menegaskan, kepercayaan publik tidak bisa dibangun dengan narasi, tetapi dengan perilaku negara yang terbuka dan akuntabel. “Setiap kebijakan harus bisa diuji, setiap pejabat harus bisa diaudit, dan setiap rakyat harus bisa berpartisipasi,” ujarnya.
Menurut Prinsip Partai X, politik adalah upaya untuk memperoleh dan menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan demi keadilan dan kesejahteraan rakyat. Negara, dalam pandangan Partai X, bukanlah alat kekuasaan, melainkan wadah tanggung jawab bersama antara rakyat dan pejabat. Rakyat adalah raja, dan pejabat hanyalah pelayan yang diberi mandat untuk bekerja dengan integritas.
Solusi Partai X: Menegakkan Transparansi dan Keadilan Sistemik
Partai X menawarkan solusi strategis untuk mengembalikan kepercayaan publik melalui langkah-langkah berikut:
- Musyawarah Kenegarawanan Nasional oleh empat pilar bangsa intelektual, agama, TNI/Polri, dan budaya untuk merancang sistem ketatanegaraan baru yang transparan.
- Amandemen Kelima UUD 1945 guna mengembalikan kedaulatan sepenuhnya ke tangan rakyat.
- Reformasi hukum berbasis kepakaran agar keadilan tidak bisa dibeli, melainkan ditegakkan secara objektif dan ilmiah.
- Transformasi birokrasi digital untuk menghapus celah korupsi dan memastikan pelayanan publik bisa diawasi secara real-time.
- Pendidikan moral dan berbasis Pancasila di seluruh lapisan masyarakat agar generasi muda memahami makna kedaulatan dan tanggung jawab bernegara.
Rinto menegaskan, membangun kepercayaan publik bukan sekadar urusan komunikasi, tetapi tentang keberanian moral untuk jujur dan terbuka. “Negara harus menjadi cermin bagi rakyatnya bersih, terang, dan dapat dipercaya,” ujarnya. Menurutnya, reformasi sejati bukan dimulai dari gedung kekuasaan, tetapi dari kesadaran bahwa kedaulatan sejati selalu berada di tangan rakyat.
