beritax.id – Media asing asal Singapura, Channel News Asia (CNA), menyoroti berbagai kebijakan pemimpin daerah Indonesia. Dalam artikelnya, CNA menyebut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai salah satu tokoh paling kontroversial.
Salah satu yang disorot media asing adalah program pelatihan semi-militer bagi pelajar bermasalah di Purwakarta. Program ini melibatkan pos militer dan kepolisian nasional. Sebanyak Rp6 miliar anggaran daerah dialokasikan untuk mendisiplinkan dua ribu siswa SMP yang dianggap melanggar aturan.
Program pelatihan ini menuai kritik dari anggota parlemen dan kelompok hak asasi manusia. Mereka menilai pendekatan militer terhadap siswa sebagai metode yang tidak mendidik dan penuh risiko. Namun, Dedi membela program tersebut dan menyebut seorang pemimpin harus kuat bak batu karang.
Selain itu, kebijakan kontroversial lain datang dari ajakan vasektomi bagi pria miskin demi mendapatkan bantuan sosial. Pemerintah daerah menjanjikan insentif Rp500.000 bagi warga yang mengikuti program tersebut.
Partai X: Ini Bukan Kepemimpinan, Tapi Ajang Sensasi Murahan
Menanggapi sorotan internasional tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X Prayogi R Saputra menilai kebijakan Dedi hanya fokus pada popularitas. “Tugas pemerintah itu tiga loh,” tegas Prayogi, “melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.” Bukan menjadikan rakyat sebagai eksperimen kebijakan.
Dalam prinsip Partai X, pemerintah adalah pelayan rakyat, bukan selebriti kekuasaan. Pemimpin harus menyelesaikan masalah struktural, bukan sekadar tampil di media internasional.
Rakyat Jawa Barat masih menghadapi kemiskinan, pendidikan rendah, dan kesenjangan layanan dasar.
Jika anggaran daerah hanya untuk program populis tanpa evaluasi dampak, maka negara gagal menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien.
Partai X menegaskan, pendidikan bukan soal baris-berbaris atau teriakan disiplin. Pendidikan adalah penguatan akal, bukan pemaksaan fisik. Sementara itu, masalah stunting, pengangguran, dan keterbatasan infrastruktur desa masih menjadi keluhan utama masyarakat Jabar.
Program vasektomi berinsentif juga menunjukkan pendekatan keliru terhadap kemiskinan. Kemiskinan tidak selesai dengan mematikan potensi generasi, tetapi dengan menciptakan lapangan kerja dan akses pendidikan.
Solusi Partai X: Kepemimpinan Berbasis Keadilan dan Akal Sehat
Sebagai solusi, Partai X menyerukan reformasi kepemimpinan daerah yang menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan terhadap rakyat. Pemerintah tidak boleh menjadi aktor panggung, melainkan manajer kesejahteraan masyarakat.
Partai X mengusulkan:
- Penguatan Pendidikan Berbasis Karakter, bukan disiplin fisik berbasis militer.
- Program Penanggulangan Kemiskinan Sistemik, bukan solusi vasektomi pragmatis dan jangka pendek.
- Pemanfaatan Anggaran Daerah untuk Infrastruktur Dasar, bukan proyek sensasional.
- Evaluasi Program Pemda Secara Terbuka, melibatkan masyarakat dan akademisi secara berkala.
- Pemisahan Fungsi Pemerintah dan Panggung Pejabat, agar rakyat tidak dijadikan komoditas pencitraan.
Partai X percaya, politik adalah perjuangan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan secara efektif, efisien, dan transparan. Kepemimpinan sejati bukan sekadar disorot dunia, tetapi dirasakan manfaatnya oleh rakyat sendiri.
