beritax.id – Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan bahwa hingga pekan pertama Juli 2025, program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau hampir tujuh juta penerima manfaat. Angka ini disebut melebihi jumlah penduduk Singapura. “Sudah hampir 7 juta penerima manfaat. Ini capaian awal dari target 82 juta,” kata Redy Hendra Gunawan, Staf Khusus BGN.
Redy juga menyebut total Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi saat ini mencapai 1.873 unit, dan akan bertambah 473 unit pada pekan depan. Capaian tersebut melampaui target awal sebanyak 1.994 SPPG pada Juli.
Program MBG turut menyerap hampir 100 ribu tenaga kerja langsung dan menggandeng sekitar 10 ribu UMKM, koperasi, dan BUMDes. Saat ini, BGN mempercepat verifikasi terhadap 4.000 calon mitra SPPG. Target selanjutnya adalah 24 juta penerima manfaat pada Agustus dengan 8.000 SPPG aktif. Redy menegaskan bahwa standar pelayanan gizi akan dijaga ketat demi menghindari kejadian yang tidak diinginkan selama program berjalan.
Partai X: MBG Angka Gemuk Tapi Bukti di Lapangan Tetap Kurus
Menanggapi klaim BGN, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R Saputra, mempertanyakan dampak nyata program tersebut di tengah fakta lapangan. “Datanya meledak, tapi kenapa dapur rakyat masih banyak yang kosong?” tegasnya.
Ia menyoroti bahwa pemerintah seharusnya bertindak sebagai pelindung, pelayan, dan pengatur rakyat secara adil dan transparan, bukan hanya menampilkan angka besar yang belum terasa manfaatnya di akar rumput.
Partai X mengingatkan bahwa hak atas makanan bergizi tidak boleh dijadikan komoditas pencitraan. Pemerintah harus memastikan bahwa dapur rakyat benar-benar terisi, bukan hanya laporan statistik yang dikemas apik.
Tanpa distribusi yang adil, verifikasi yang terbuka, dan pengawasan rakyat, maka MBG hanya akan menjadi proyek besar yang hampa substansi.
Solusi Partai X: Perbaiki Distribusi, Libatkan Komunitas, dan Audit Independen
Partai X menawarkan sejumlah solusi konkret:
- Transparansi data penerima manfaat harus dibuka secara berkala untuk publik agar rakyat bisa mengawasi langsung.
- Distribusi makanan harus berbasis komunitas lokal, dengan kontrol dari warga dan organisasi sipil di tiap wilayah.
- Mekanisme laporan keluhan dan koreksi harus aktif dan cepat ditindak, bukan hanya prosedural.
- Audit independen terhadap anggaran, realisasi, dan kualitas gizi harus diumumkan ke publik tiap bulan.
Partai X menegaskan bahwa keadilan pangan bukan tentang spanduk MBG di dinding balai desa, tapi tentang kenyataan bahwa tak satu pun anak tidur dalam kelaparan. Jika program sebesar MBG tak bisa menjangkau yang paling lapar, maka angka 7 juta bukan keberhasilan tapi ilusi.
Mereka yang benar-benar hadir akan memastikan bahwa sebelum angka ditampilkan ke media, makanan sudah tiba lebih dulu ke meja makan rakyat kecil.
