beritax.id — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan pentingnya digitalisasi pendidikan tinggi di pondok pesantren. Ia meresmikan Sentra Layanan Universitas Terbuka (Salut) berbasis pesantren di Kediri, Jawa Timur. Pratikno mengatakan Universitas Terbuka (UT) menjadi jembatan utama pembelajaran digital bagi komunitas yang sulit mengakses kampus. Ia menekankan pembelajaran digital sangat krusial dan perlu diperluas melalui Salut agar para santri memiliki akses setara terhadap pendidikan tinggi.
Pratikno juga menekankan pentingnya menjaga kualitas. Ia meminta para pengasuh pondok pesantren terlibat aktif mengawal program ini. “Salut harus jadi solusi konkret bagi peningkatan SDM unggul, sehat fisik dan mental, serta kompeten,” ujarnya. Selain di Kediri, layanan Salut juga dibuka di Nganjuk, Tulungagung, Malang, dan beberapa titik lain di Jawa Timur.
Partai X: Pendidikan Tak Cukup Dihubungkan Kabel, Tapi Harus Dihidupkan Keadilan
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menyambut baik digitalisasi pendidikan di pesantren. Namun, ia menekankan bahwa akses bukan hanya soal jaringan internet, tetapi juga keadilan harga dan kualitas layanan. “Kalau Wi-Fi sudah masuk kelas, tapi harga kuota masih mencekik, ini bukan solusi tapi jebakan baru,” tegasnya. Ia menilai bahwa negara punya tanggung jawab lebih dari sekadar meresmikan fasilitas. Pemerintah wajib menjamin semua rakyat bisa menggunakan fasilitas itu tanpa harus memotong kebutuhan pokok lain.
Partai X kembali mengingatkan, bahwa tugas negara itu tiga yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Kebijakan digitalisasi akan gagal jika rakyat tetap dibebani biaya akses digital yang tidak terjangkau. “Pemerintah jangan hanya kirim sinyal, tapi biarkan rakyat berjuang sendirian mencari kuota,” lanjut Prayogi.
Prinsip dan Solusi: Pendidikan sebagai Hak, Bukan Lomba Akses
Menurut prinsip Partai X, negara adalah entitas yang wajib hadir dengan kebijakan yang adil, efektif, dan efisien. Pendidikan tinggi adalah hak rakyat, bukan hadiah bagi yang mampu membayar langganan internet. Pemerintah harus memfasilitasi koneksi internet gratis atau bersubsidi untuk seluruh pesantren penerima program Salut. Selain itu, Pemerintah harus memastikan ketersediaan perangkat dan pelatihan digital agar akses tidak hanya simbolik.
Partai X juga menyerukan penguatan kurikulum kebangsaan berbasis etika kenegaraan melalui Sekolah Negarawan di lingkungan pesantren. Ini bertujuan mencetak pemimpin masa depan yang visioner, adil, dan mengakar pada nilai luhur bangsa. “Kita tidak butuh hanya sarjana digital, tapi negarawan digital yang mengerti rakyat,” ujar Prayogi.
Digitalisasi harus memanusiakan manusia, bukan menambah beban baru. Pemerintah juga harus hadir bukan hanya dengan peresmian, tetapi juga dengan pengawasan, pendampingan, dan penjaminan hak atas pendidikan. Karena bagi Partai X, pembangunan manusia unggul bukan dimulai dari sinyal internet, tapi dari kesetaraan peluang dan keadilan sosial.
