beritax.id – Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) membahas pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam forum militer internasional untuk pertahanan. Forum tersebut diselenggarakan pada Pameran Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition (LIMA) 2025 di Malaysia. Kegiatan ini berlangsung di Mahsuri International Exhibition Centre (MIEC), Rabu (21/5), dan dihadiri pimpinan militer udara dari berbagai negara.
Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsma TNI I Nyoman Suadnyana menjelaskan pentingnya kehadiran KSAU dalam forum ini. Menurutnya, kehadiran KSAU memperkuat kerja sama bilateral antarnegara di bidang pertahanan udara. Dalam diskusi, isu utama yang diangkat adalah penggunaan kecerdasan buatan, sistem otonom, dan teknologi hipersonik untuk kesiapan militer.
Teknologi Canggih Perlu Diiringi Perlindungan Negara
Partai X menanggapi perkembangan ini dengan nada kritis. Menurut Partai X, pemanfaatan AI dalam pertahanan tidak boleh menjauh dari kepentingan utama, yakni perlindungan negara dan rakyat. Ketua Umum Partai X, Erick Karya mengingatkan bahwa tugas pemerintah adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Namun jangan sampai AI hanya digunakan untuk mengawasi rakyat, sementara pertahanan negara tetap rapuh.
Menurutnya, teknologi hanya akan menjadi alat pejabat jika tidak disertai prinsip keberpihakan terhadap kedaulatan nasional. “Jangan sampai AI dipakai untuk mengintai warganya, tapi abai terhadap infiltrasi asing atau kebocoran strategi militer,” tegas Erick.
Prinsip Partai X: Teknologi Harus Mengabdi pada Rakyat
Erick memandang bahwa teknologi pertahanan harus tunduk pada prinsip demokrasi yang berkeadilan. Negara tidak boleh menjadikan AI sebagai alat represi, melainkan sarana perlindungan konstitusional.
Dalam konteks ini, prinsip Partai X menekankan pentingnya membangun sistem pertahanan nasional yang berpijak pada kemandirian, transparansi, dan kendali publik.
Pembangunan kekuatan pertahanan harus bertumpu pada riset anak bangsa, bukan hanya mengandalkan teknologi impor. AI tidak boleh menjadikan rakyat sebagai obyek eksperimen pengawasan. Negara wajib menjamin bahwa data dan privasi warga tidak dimanipulasi atas nama keamanan.
Erick juga menegaskan pentingnya pengembangan kapasitas kepemimpinan melalui Sekolah Negarawan. Dengan pendekatan ini, calon pemimpin dididik memahami dampak teknologi terhadap sosial-politik. Sekolah Negarawan akan membentuk pemimpin yang mampu mengendalikan teknologi, bukan dikendalikan oleh algoritma atau tekanan pasar global.
Dengan kecerdasan kolektif dan kepemimpinan berbasis etika, Indonesia bisa membangun kemandirian teknologi di sektor pertahanan. AI harus jadi alat strategis dalam menjaga kedaulatan, bukan instrumen kekuasaan semata.
Solusi Partai X untuk Pertahanan Berbasis AI yang Adil dan Berdaulat:
Partai X menyuarakan beberapa solusi untuk pertahanan yaitu:
- Audit menyeluruh penggunaan AI di sektor pertahanan, termasuk alih teknologi dari pihak asing.
- Kembangkan pusat riset AI militer yang dikelola oleh ilmuwan dan insinyur Indonesia.
- Wajibkan kontrol publik dan parlemen terhadap pengawasan digital berbasis AI.
- Perkuat perlindungan data dan hak sipil dalam sistem pertahanan berbasis teknologi.
- Libatkan lulusan Sekolah Negarawan untuk menyusun kebijakan AI nasional yang berkeadilan.
Dengan pendekatan ini, Partai X memastikan bahwa keamanan nasional dibangun untuk rakyat, bukan untuk memperkuat rezim pengawasan. Teknologi, termasuk AI, harus berpihak pada demokrasi, bukan pada dominasi.
