beritax.id – Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan akan mengevaluasi lokasi ledakan amunisi afkir usai insiden di Desa Sagara, Garut, Jawa Barat. Ia mengakui kawasan ledakan itu kini terlalu dekat dengan permukiman warga, yang sebelumnya terlibat hanya sebagai pendukung logistik.
Maruli menuturkan, ledakan yang menimbulkan risiko tersebut baru terjadi sekali sejak kegiatan pemusnahan amunisi dilakukan di lokasi itu sejak 1985. Namun, ia belum memastikan apakah lokasi akan dipindah atau tetap digunakan dengan protokol yang lebih ketat.
Partai X: Pencegahan Ledakan
Menanggapi pernyataan TNI AD, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menyayangkan sikap reaktif negara terhadap keselamatan sipil. Menurutnya, evaluasi seharusnya dilakukan sebelum insiden terjadi, bukan setelah korban jatuh.
Partai X menilai bahwa negara tak boleh bermain-main dengan nyawa rakyat. Ketika lokasi peledakan amunisi sudah berubah dari “tengah hutan” menjadi dekat permukiman, maka prosedur harus segera direvisi.
Partai X mengingatkan kembali bahwa tugas utama pemerintah adalah melindungi rakyat, melayani kepentingan umum, dan mengatur agar sistem bekerja adil dan aman.
Dalam kasus Garut, negara lalai dalam memperbarui pemetaan risiko seiring berkembangnya pemukiman.
Pemerintah daerah pun dinilai gagal melakukan sinkronisasi tata ruang dengan kebutuhan keamanan nasional. Akibatnya, warga menjadi korban potensi bencana buatan akibat ledakan amunisi di dekat tempat tinggal mereka.
Solusi Partai X: Tata Ulang Zonasi dan Reformasi Manajemen Risiko
Sebagai solusi, Partai X mendesak pembentukan sistem zonasi pertahanan yang adaptif terhadap perkembangan demografi. TNI dan pemda harus bekerja sama memetakan ulang wilayah-wilayah berisiko. Lokasi berbahaya seperti tempat penyimpanan atau pemusnahan bahan peledak harus jauh dari radius sipil.
Tak hanya itu, seluruh aktivitas militer di sekitar kawasan sipil harus transparan dan berkoordinasi dengan warga. Edukasi, mitigasi, serta pelibatan masyarakat perlu diperkuat agar keamanan kolektif terjaga.
Melalui Sekolah Negarawan, Partai X mengajarkan prinsip kepemimpinan yang bertanggung jawab. Negarawan sejati tidak menunggu korban jatuh untuk bertindak, tapi mampu membaca risiko dan mencegahnya.
Negara kuat bukan diukur dari pangkat jenderalnya, tapi dari kemampuannya mencegah derita rakyatnya. Partai X mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan militer yang berdekatan dengan zona permukiman.
Evaluasi setelah tragedi bukanlah prestasi, tapi bukti keterlambatan negara. Sudah saatnya negara mengutamakan perlindungan rakyat secara nyata, bukan sekadar mengeluarkan janji pasca insiden.
Rakyat tidak butuh permintaan maaf setelah terluka. Rakyat butuh jaminan keselamatan yang hadir sejak awal. Karena nyawa manusia tidak boleh jadi harga belajar sebuah sistem.
