beritax.id – Krisis kesejahteraan semakin nyata dirasakan buruh di negeri yang kerap dibanggakan sebagai bangsa pekerja keras. Di balik narasi pertumbuhan dan produktivitas, buruh menghadapi upah stagnan, jam kerja panjang, kepastian kerja yang rapuh, serta kenaikan biaya hidup yang terus menekan. Ketika ekonomi diklaim bergerak maju, buruh justru berjalan di tempat bahkan mundur. Situasi ini menandakan jurang antara cerita keberhasilan makro dan realitas keseharian pekerja.
Kenaikan harga pangan, transportasi, dan perumahan tidak diimbangi dengan peningkatan upah yang layak. Banyak buruh dipaksa mengencangkan ikat pinggang, menunda kebutuhan dasar, dan mencari pekerjaan tambahan demi bertahan. Fleksibilitas kerja yang dijanjikan sering berujung pada ketidakpastian pendapatan dan minim perlindungan.
Buruh bekerja lebih keras, namun hasilnya kian menipis.
Regulasi Ketenagakerjaan yang Belum Berpihak
Sejumlah kebijakan ketenagakerjaan dinilai lebih ramah pada efisiensi usaha ketimbang perlindungan pekerja. Mekanisme kontrak jangka pendek, alih daya, dan lemahnya pengawasan membuka ruang praktik yang merugikan buruh. Di sisi lain, akses terhadap jaminan sosial dan keselamatan kerja masih belum merata.
Negara hadir sebagai pengatur prosedur, tetapi belum sepenuhnya sebagai pelindung.
Tanggapan Rinto Setiyawan: Negara Harus Hadir untuk Buruh
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan bahwa buruh tidak boleh dipinggirkan dalam agenda pembangunan.
“Tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Buruh adalah tulang punggung ekonomi. Jika mereka terpinggirkan, berarti negara gagal menjalankan tugas dasarnya,” tegas Rinto.
Menurutnya, pembangunan tanpa keadilan bagi buruh hanya akan memperlebar ketimpangan dan memicu krisis sosial.
Dampak Jangka Panjang bagi Produktivitas Nasional
Mengabaikan kesejahteraan buruh berisiko menurunkan produktivitas, memperbesar konflik industrial, dan melemahkan daya saing nasional. Buruh yang tidak sejahtera sulit berkontribusi optimal. Dalam jangka panjang, ekonomi yang bertumpu pada tenaga kerja murah dan tidak terlindungi akan rapuh.
Kesejahteraan buruh adalah fondasi keberlanjutan ekonomi.
Solusi: Mengembalikan Pusat Kebijakan pada Buruh
Untuk keluar dari krisis kesejahteraan, langkah konkret perlu segera diambil:
- Penyesuaian upah yang adil dan responsif terhadap biaya hidup.
- Penguatan perlindungan kerja dari praktik kontrak berulang dan alih daya yang merugikan.
- Pengawasan ketenagakerjaan yang tegas dan transparan.
- Perluasan jaminan sosial dan keselamatan kerja bagi seluruh pekerja.
- Dialog sosial yang bermakna antara pemerintah, buruh, dan pengusaha.
Rinto Setiyawan menutup dengan penegasan negeri pekerja keras seharusnya menjamin kehidupan yang layak bagi para pekerjanya. Tanpa itu, krisis kesejahteraan akan terus menjadi luka terbuka.
