beritax.id – Krisis kedaulatan rakyat di Indonesia semakin mendalam, terutama setelah serangkaian amandemen yang mengubah struktur negara. Rakyat yang seharusnya memegang kendali penuh atas negara, kini hanya menjadi bagian dari prosedur formal tanpa pengaruh langsung terhadap kebijakan yang dibuat. Arsitektur negara yang rusak ini menciptakan ketimpangan antara pemerintah dan rakyat, di mana kontrol rakyat atas negara semakin tergerus.
Amandemen yang Menggeser Keseimbangan Kekuasaan
Perubahan konstitusi yang terjadi, meskipun sah menurut prosedur, telah mengaburkan esensi kedaulatan rakyat. MPR yang sebelumnya berfungsi sebagai lembaga yang mewakili kedaulatan rakyat kini kehilangan perannya. Kedaulatan yang seharusnya dilaksanakan oleh lembaga ini kini tidak lagi terwujud dalam praktik, menjadikan rakyat hanya sebagai penonton dalam proses pemerintahan yang seharusnya mereka kontrol.
Ketidakjelasan Mekanisme Kedaulatan Rakyat
Meskipun kedaulatan rakyat masih tercantum dalam konstitusi, cara untuk melaksanakan kedaulatan tersebut semakin kabur. Tidak ada lembaga yang secara jelas mewakili rakyat dalam menjalankan kedaulatan negara. Pemerintah berjalan tanpa pengawasan yang memadai, dan rakyat kehilangan akses untuk mengoreksi kebijakan yang merugikan mereka. Demokrasi menjadi prosedural, namun tanpa pengaruh nyata bagi rakyat.
Solusi untuk Memperbaiki Arsitektur Negara
Untuk mengatasi masalah ini dan memastikan kedaulatan rakyat kembali berjalan secara substansial, beberapa langkah penting perlu diambil:
- Mengembalikan Peran MPR: MPR harus dipulihkan sebagai lembaga yang bukan hanya sebagai simbol, tetapi sebagai pengawas utama yang berfungsi mengarahkan kebijakan negara sesuai dengan kehendak rakyat. MPR harus menjadi lembaga yang benar-benar mewakili rakyat dalam pengambilan keputusan strategis.
- Peningkatan Partisipasi Rakyat dalam Keputusan Negara: Proses demokrasi harus melibatkan rakyat secara aktif dalam setiap keputusan penting, baik melalui referendum atau musyawarah nasional. Hal ini akan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat.
- Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah: Setiap kebijakan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Pemerintah harus mengembangkan sistem pengawasan yang memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat memperbaiki struktur ketatanegaraan yang ada, memastikan kedaulatan rakyat terwujud dalam praktik, dan membangun negara yang adil, transparan, dan berdaulat bagi seluruh rakyat.
