beritax.id – Dalam beberapa tahun terakhir, situasi ekonomi global memang menghadapi tekanan ketegangan antarnegara, lonjakan harga energi, fluktuasi komoditas, hingga ketidakpastian pasar internasional. Namun di dalam negeri, alasan “krisis global” sering dipakai untuk menjelaskan hampir semua persoalan ekonomi: mulai dari naiknya harga pangan, menurunnya daya beli, hingga stagnasi pendapatan masyarakat.
Padahal, tidak semua masalah domestik dapat dijustifikasi oleh peristiwa global. Banyak di antaranya lahir dari tata kelola yang lemah dan kebijakan yang tidak tepat sasaran. Krisis global bukan pembenaran untuk kegagalan dalam negeri.
Rakyat Menanggung Kenaikan Harga yang Tak Tertahan
Rakyat menghadapi dampak yang sangat nyata: harga beras melonjak, minyak goreng tidak stabil, bahan bakar naik, dan kebutuhan pokok lainnya membebani pendapatan rumah tangga. Namun, alih-alih mencari akar persoalan di dalam negeri, pemerintah lebih memilih narasi bahwa semua ini akibat gejolak dunia.
Kenyataannya, tata kelola pangan, distribusi barang, dan pengawasan pasar berada sepenuhnya dalam kendali negara. Jika harga tidak terkendali, itu bukan semata karena krisis global tetapi karena lemahnya manajemen domestik.
Pendapatan Tidak Bergerak, Beban Meningkat
Sementara harga-harga naik, pendapatan masyarakat justru tetap stagnan. Upah minimum tidak cukup menahan inflasi, sektor informal semakin tertekan, dan UMKM bergulat dengan biaya produksi yang meningkat. Jika rakyat diminta “bersabar karena kondisi global sedang sulit”, itu berarti negara meminta rakyat bertahan tanpa solusi nyata.
Rakyat membutuhkan ketahanan ekonomi, bukan sekadar imbauan untuk bersabar.
Krisis Global Memang Nyata, Tapi Kapasitas Negara Juga Diuji
Dalam setiap krisis, peran negara diuji: apakah ia hanya menyalahkan keadaan eksternal, atau mengambil tindakan terukur untuk melindungi rakyatnya? Banyak negara di dunia juga menghadapi gejolak global, tetapi mampu meredam dampaknya melalui kebijakan yang cepat, transparan, dan berpihak pada warga. Indonesia pun dapat melakukan hal yang sama asal negara mau jujur mengakui kelemahan internal dan memperbaikinya.
Tugas negara bukan sekadar menjelaskan krisis, tetapi memastikan rakyat tidak tumbang karenanya.
Kebijakan yang Kurang Berpihak Memperbesar Dampak Krisis
Sejumlah kebijakan domestik justru memperparah tekanan ekonomi: pengetatan fiskal di saat daya beli melemah, buruknya distribusi pangan, prioritas pembangunan yang tidak menyentuh rakyat, serta kurangnya perlindungan bagi pekerja dan UMKM. Alhasil, rakyat menjadi kelompok pertama yang terpukul, padahal mereka bukan penyebab krisis.
Ketika kebijakan tidak sensitif, rakyat selalu menjadi korban paling besar.
Solusi: Melindungi Rakyat dari Krisis dengan Kebijakan Berorientasi Kesejahteraan
Untuk memastikan krisis global tidak berubah menjadi penderitaan berkepanjangan di dalam negeri, negara harus mengambil langkah tegas dan berpihak. Pertama, pemerintah harus memperkuat stabilisasi harga pangan dan energi melalui pengawasan ketat, distribusi yang transparan, serta pemutusan rantai permainan spekulan. Kedua, pendapatan masyarakat harus diperkuat melalui penyesuaian upah yang sesuai dengan biaya hidup serta perlindungan bagi pekerja sektor informal.
Ketiga, UMKM dan sektor produktif rakyat harus diberi insentif fiskal, kemudahan permodalan, serta prioritas akses pasar agar mampu bertahan menghadapi tekanan global. Keempat, negara perlu membuka ruang partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan ekonomi agar solusi tidak sekadar diturunkan dari atas, tetapi lahir dari kebutuhan riil masyarakat. Kelima, transparansi dalam penggunaan anggaran harus ditingkatkan agar rakyat tahu bahwa kebijakan yang diambil memang untuk kepentingan mereka. Proteksi sosial dan ekonomi bukan hadiah itu kewajiban negara.
Kesimpulan: Krisis Global Tidak Boleh Menjadi Tembok Pembela Kebijakan yang Lemah
Krisis global memang tidak bisa dihindari, tetapi dampaknya bisa dikelola. Negara tidak boleh berlindung di balik gejolak internasional untuk mengabaikan kewajibannya melindungi rakyat. Kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan adalah satu-satunya cara agar rakyat tidak terus menjadi korban dari situasi yang tidak mereka ciptakan.
Krisis boleh datang, tetapi negara harus memastikan rakyat tetap berdiri.
