beritax.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC) atau Whoosh. Meski begitu, KPK belum membuka secara rinci siapa saja yang telah diperiksa dalam tahap penyelidikan awal ini.
“Tim penyelidik melakukan permintaan keterangan dengan mengundang sejumlah pihak yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Jumat (31/10/2025).
Ia menegaskan, setiap informasi yang diberikan akan membantu tim penyelidik mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek strategis nasional tersebut. Budi juga meminta semua pihak yang dipanggil agar bersikap kooperatif dan memberikan keterangan secara terbuka. “Pihak-pihak yang diundang agar kooperatif, menyampaikan data dan informasi yang dibutuhkan,” ujarnya.
Partai X: Keterbukaan Adalah Kunci Kepercayaan Publik
Menanggapi hal ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menegaskan pentingnya transparansi penuh dalam penanganan kasus besar seperti proyek Whoosh. Menurutnya, proyek kereta cepat yang dibiayai dengan utang publik tidak boleh diselimuti kabut kerahasiaan.
“Negara itu punya tiga tugas utama: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat,” ujar Prayogi.
“Kalau penyelidikan korupsi dilakukan setengah hati, maka kepercayaan rakyat akan terkikis,” tambahnya.
Prayogi menilai publik berhak tahu sejauh mana proyek Whoosh benar-benar memberi manfaat ekonomi dan sosial. “Jangan sampai proyek besar hanya jadi ajang mark up dan bancakan pejabat, sementara rakyat menanggung utang,” tegasnya.
Prinsip Partai X: Negara Wajib Mengedepankan Akuntabilitas dan Kepentingan Umum
Dalam prinsip dasar Partai X, ditegaskan bahwa kedaulatan rakyat adalah sumber legitimasi setiap kebijakan negara. Karena itu, setiap proyek strategis yang menggunakan dana publik harus dikelola secara terbuka, efisien, dan bertanggung jawab.
“Transparansi bukan pilihan, tapi kewajiban moral. Tanpa itu, pembangunan kehilangan legitimasi,” ujar Prayogi.
Ia menilai, publikasi proses hukum tanpa intervensi akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.
Solusi Partai X: Audit Independen dan Keterbukaan Proyek Publik
Sebagai langkah konkret, Partai X menawarkan solusi kebijakan yang berpijak pada prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial negara.
- Audit publik independen terhadap proyek KCIC Whoosh.
Audit harus melibatkan lembaga profesional yang bebas dari kepentingan dan bisnis. - Publikasi berkala hasil penyelidikan KPK secara resmi.
Setiap perkembangan harus diumumkan agar masyarakat tahu proses hukum berjalan jujur. - Transparansi kontrak dan pembiayaan proyek.
Semua kontrak, biaya, dan vendor harus dibuka ke publik melalui portal resmi pemerintah. - Pengawasan sosial berbasis teknologi.
Libatkan masyarakat dan akademisi dalam memantau implementasi proyek melalui sistem pelaporan digital. - Sanksi berat bagi pelaku korupsi proyek publik.
Bukan hanya pidana, tapi juga pembekuan aset dan larangan seumur hidup mengikuti tender negara.
Prayogi menegaskan, proyek sebesar kereta cepat bukan sekadar soal infrastruktur, tapi cermin moral penyelenggaraan negara. “Kalau korupsi masih bercokol di balik pembangunan, itu bukan kemajuan, tapi kemunduran yang dibungkus beton,” katanya.
Ia menutup dengan pesan tegas:
“Transparansi tidak boleh setengah. Kalau proyek untuk rakyat, maka kejujurannya juga harus penuh. Hanya dengan itu, bangsa ini bisa melaju cepat bukan hanya keretanya, tapi juga keadilannya.”
