beritax.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tersangka kasus korupsi dana program sosial Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, Satori, Kamis, 11 September 2025. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami dugaan gratifikasi serta tindak pidana pencucian uang dari pengelolaan dana sosial. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut langkah ini penting dalam rangka membongkar jaringan korupsi yang merugikan keuangan negara.
Penyitaan Aset Mewah dari Hasil Korupsi
Sebelumnya, KPK telah menyita 15 mobil mewah milik politikus NasDem itu. Kendaraan disita demi pemulihan kerugian negara akibat dugaan korupsi dana sosial. Mobil yang disita beragam, dari Toyota Alphard, Fortuner, Camry, hingga Honda HR-V. Semua kini dititipkan di Cirebon, Jawa Barat. KPK menegaskan bahwa pencarian aset lain dari kasus ini masih berlangsung, untuk memastikan seluruh hasil kejahatan dikembalikan ke negara.
Selain Satori, KPK juga menetapkan Heri Gunawan dari Partai Gerindra sebagai tersangka. Keduanya adalah mantan anggota Komisi XI DPR periode 2019–2024. Mereka dijerat pasal gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Kasus ini mencoreng kehormatan parlemen yang seharusnya mewakili rakyat, bukan justru menjadi wakil mafia penggerogot anggaran negara.
Partai X: Tugas Negara Melindungi, Melayani, dan Mengatur Rakyat
Menanggapi hal ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X Rinto Setiyawan menegaskan tugas negara sederhana namun fundamental. Negara harus melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat demi kepentingan bersama. Namun yang terjadi, wakil rakyat justru berubah menjadi predator rakyat. Ketika rakyat menjerit karena krisis ekonomi,pejabat malah berpesta dari hasil korupsi dana sosial.
Partai X menekankan prinsip dasar bahwa negara terdiri dari rakyat, wilayah, dan pemerintah. Pemerintah hanyalah sopir bus, sementara pemilik sesungguhnya adalah rakyat. Karena itu, wakil rakyat tidak boleh bersekongkol dengan oligarki dan mafia. Setiap rupiah dari kas negara harus kembali ke rakyat, bukan ke garasi mobil mewah para pejabat.
Solusi Partai X: Hukum Tegas, Transparansi Total, Demokrasi Berbasis Moral
Partai X menawarkan solusi tegas dan menyeluruh. Pertama, perampasan aset hasil korupsi wajib dijalankan tanpa kompromi, demi keadilan rakyat. Kedua, lakukan digitalisasi penuh dalam pengelolaan dana sosial untuk menutup celah manipulasi. Ketiga, tegakkan demokrasi berbasis moral dengan membentuk Dewan Etik Rakyat yang independen. Keempat, dorong pendidikan politik rakyat agar publik kritis dan tidak lagi memilih wakil yang berkhianat.
Kasus Satori dan Heri Gunawan menunjukkan betapa dalamnya korupsi merusak institusi negara. Partai X menegaskan rakyat tidak boleh diam. Pertanyaan mendasar kini adalah apakah DPR masih rumah rakyat, atau sudah berubah menjadi markas mafia?
