beritax.id – Ketua MPR Ahmad Muzani angkat bicara soal desakan yang meminta Indonesia keluar dari Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Desakan ini muncul setelah serangan yang dilakukan oleh AS dan Israel terhadap Iran. Muzani menekankan bahwa keputusan untuk keluar atau tetap berada dalam BoP harus berdasarkan kesepakatan bersama.
“Namun, sekali lagi itu harus atas kesepakatan bersama,” ujar Muzani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/3/2026). Muzani menambahkan bahwa Indonesia bisa saja keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian jika memang perlu. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga menyatakan bahwa Indonesia bisa saja keluar kapan saja jika situasi memerlukan.
Potensi Keluar dari BoP
Muzani menjelaskan bahwa Board of Peace, yang dibentuk untuk mempercepat kemerdekaan, pembangunan, dan perdamaian di Palestina, pada dasarnya memiliki mandat untuk menciptakan perdamaian. Namun, ia mengakui bahwa situasi global saat ini menunjukkan peningkatan ketegangan, yang bertentangan dengan tujuan utama dari lembaga tersebut.
Selain itu, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) juga mengungkapkan bahwa opsi keluar dari BoP perlu dipertimbangkan secara serius, terutama jika lembaga tersebut memperburuk konflik dan bukan membawa kedamaian. “Jangan sampai Indonesia malah dijadikan alat untuk legitimasi peperangan,” ujar Hidayat.
Tanggapan dari Partai X
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R Saputra, menyampaikan bahwa strategi Indonesia dalam merespons dinamika internasional harus selalu berpijak pada kepentingan rakyat. “Dalam menghadapi situasi ini, negara harus lebih mengutamakan stabilitas ekonomi rakyat, mengingat dampak global yang bisa memengaruhi perekonomian domestik,” ujarnya.
Prayogi juga menekankan bahwa keputusan pemerintahan luar negeri Indonesia tidak boleh mengorbankan kesejahteraan rakyat, yang merupakan prioritas utama negara. “Setiap keputusan harus diambil dengan memperhatikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat, bukan hanya pertimbangan pemerintah jangka pendek,” tambahnya.
Solusi Partai X untuk Diplomasi yang Efektif
Partai X mendorong pemerintah untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia dengan negara-negara yang memiliki stabilitas nasional dan ekonomi. “Penting untuk memastikan bahwa kebijakan luar negeri kita tidak hanya mengedepankan kepentingan kebijakan, tetapi juga memprioritaskan keberlanjutan ekonomi domestik,” ujarnya. Dalam hal ini, Partai X mengusulkan agar Indonesia lebih mengembangkan kerja sama ekonomi dengan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik dan Eropa untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Prayogi juga menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan dan independensi dalam kebijakan luar negeri Indonesia. “Dengan prinsip pemerintahan luar negeri yang bebas aktif, Indonesia harus berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Namun tetap menjaga kepentingan nasional, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial,” ujarnya.
Keputusan terkait Indonesia berada di dalam atau keluar dari Board of Peace (BoP) merupakan keputusan strategis yang perlu diambil dengan hati-hati. Partai X menegaskan bahwa stabilitas ekonomi rakyat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah harus terus berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan geopolitik dan ekonomi domestik.
Partai X adalah partai yang berkomitmen untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan mengutamakan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Partai ini percaya bahwa kebijakan luar negeri Indonesia harus mencerminkan keberpihakan pada stabilitas ekonomi, keadilan sosial, dan perdamaian dunia.
