beritax.id – Ketua Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, bersama empat anggota polisi ditembaki Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) saat menjalankan misi kemanusiaan di Papua Barat. Insiden itu terjadi pada Minggu (27/4) pagi di Sungai Rawara, Distrik Moskona, ketika rombongan bersiap melakukan ibadah sebelum pencarian Iptu Tomi S Marbun yang dilaporkan hilang.
Frits menceritakan bahwa dirinya turun ke sungai untuk mandi dan mengambil video aliran deras sungai sebelum rentetan tembakan dilepaskan dari seberang sungai, mengarah kepada dirinya dan empat anggota polisi yang lain.
Tembakan pertama tidak terlihat jelas sumbernya, namun setelah meletus suara tembakan, KKB langsung memberondong dari seberang sungai. Dalam situasi genting itu, Frits dan keempat polisi segera berlari mencari perlindungan, sementara perimeter keamanan TNI-Polri membalas tembakan untuk mengamankan area.
Wilayah Sungai Rawara diketahui merupakan jalur perlintasan kelompok sipil bersenjata, sehingga ancaman serangan memang tinggi di kawasan tersebut. Beruntung, tidak ada korban luka dalam insiden itu karena refleks cepat para korban dalam menghindari tembakan yang bertubi-tubi.
Partai X Kecam Pemerintah, Tegaskan Tugas Negara Melindungi Pejuang HAM
Menanggapi peristiwa tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, mengecam keras kelalaian negara dalam melindungi para pejuang HAM. Menurut Rinto, negara memiliki tugas utama yang melekat yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Bukan membiarkan pejuang HAM menjadi sasaran kekerasan.
Partai X menilai peristiwa ini menunjukkan kegagalan struktural dalam sistem keamanan nasional, terutama di daerah rawan konflik seperti Papua Barat. Partai X menekankan bahwa perlindungan terhadap aktivis kemanusiaan adalah bentuk penghormatan terhadap nilai keadilan dan martabat manusia.
Hal ini Partai X mendesak pemerintah segera melakukan reformasi menyeluruh atas sistem keamanan di wilayah konflik, khususnya di Papua. Pendekatan keamanan harus berbasis hak asasi manusia, bukan hanya operasi militeristik yang mengabaikan keselamatan warga sipil dan aktivis.
Negara Harus Hadir Secara Nyata di Papua
Negara wajib memastikan bahwa setiap misi kemanusiaan, baik dari Komnas HAM maupun lembaga sipil lain, mendapat perlindungan maksimal.
Partai X mengingatkan bahwa prinsip keadilan, penghormatan hak hidup, dan perlindungan terhadap rakyat harus menjadi pondasi utama kebijakan negara di semua tingkatan.
Partai X menegaskan negara tidak boleh lagi absen dalam menjamin keselamatan di Papua, terutama bagi pejuang HAM dan rakyat sipil. Kasus penembakan terhadap Ketua Komnas HAM Papua harus menjadi peringatan keras agar negara segera berbenah. Jika negara terus abai, maka kekerasan terhadap rakyat Papua dan aktivis HAM hanya akan terus berulang.
Dengan pendekatan kritis, obyektif, dan solutif, Partai X berkomitmen memperjuangkan keadilan, keamanan, dan perlindungan nyata bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang berjuang di garis terdepan kemanusiaan.
