beritax.id — Ketimpangan ekonomi di Indonesia semakin terlihat, dari harga kebutuhan pokok yang melambung hingga jurang kesejahteraan antara pejabat dan rakyat yang makin jauh. Sementara itu, program-program negara terus diumumkan, tetapi realitas di lapangan menunjukkan satu hal yang mengkhawatirkan: rakyat kecil tidak merasakan manfaatnya.
Di tengah kondisi ini, muncul pertanyaan mendasar yang harus dijawab oleh negara: Apakah negara masih menjalankan fungsinya untuk melayani rakyat, ataukah justru melayani kepentingan segelintir pejabat?
Prayogi R. Saputra: Negara Harus Ingat Tiga Tugas Dasarnya
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, mengingatkan bahwa negara memiliki tiga tugas utama yang tidak boleh diabaikan: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Menurutnya, membesarnya ketimpangan adalah tanda bahwa salah satu tugas itu telah gagal dijalankan. “Ketimpangan tidak muncul tiba-tiba. Itu muncul ketika negara lupa melayani rakyat dan terlalu sibuk melayani kepentingan kekuasaan,” tegasnya.
Mengapa Ketimpangan Semakin Melebar?
Program bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, dan skema ekonomi makro terus dijalankan. Namun, rakyat kecil tetap kesulitan membeli pangan, mencari pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan. Ini menunjukkan bahwa program yang dibuat tidak menyelesaikan akar persoalan, hanya memperbaiki permukaan.
Ketimpangan melebar ketika kebijakan ekonomi lebih menguntungkan kelompok berkuasa dan pemilik modal. Sementara itu, petani, buruh, nelayan, dan pelaku UMKM justru kesulitan mengakses modal, pasar, dan perlindungan harga.
Menurut prinsip Partai X, negara adalah seluruh rakyat, sedangkan pemerintah hanyalah alat rakyat untuk menjalankan negara. Ketimpangan adalah tanda bahwa pemerintah mulai bertindak seolah-olah negara adalah mereka, bukan rakyat.
Ketika anggaran tidak transparan dan proses kekuasaan semakin tertutup, ruang bagi kesalahan kelola dan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat semakin besar. Inilah akar ketidakpercayaan publik yang pada akhirnya memperburuk ketimpangan ekonomi.
Prinsip Partai X: Negara Wajib Berpihak pada Rakyat Lemah
Berdasarkan prinsip Partai X, beberapa poin relevan yang menegaskan mandat negara adalah:
- Kedaulatan rakyat adalah sumber kekuasaan tertinggi.
- Negara wajib mewujudkan keadilan sosial, bukan memupuk ketimpangan.
- Pemerintah adalah pelayan rakyat bukan penguasa di atas rakyat.
- Pancasila bukan sekadar slogan, tetapi sistem kerja yang harus mengarahkan kebijakan negara.
- Negara tidak boleh menjadi alat segelintir pejabat ekonomi maupun kekuasaan.
Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa ketimpangan adalah bentuk penyimpangan dari mandat dasar negara.
Solusi Partai X: Mengatasi Ketimpangan dengan Memperbaiki Sistem Negara
- Amandemen Kelima UUD 1945
- Pembentukan MPRS Sementara
- Pelurusan Hubungan Negara–Pemerintah
- Ekonomi Berbasis Keadilan dan Moralitas
- Penguatan Ekonomi Rakyat sebagai Poros Pembangunan
- Transparansi Total Anggaran Negara
Ketimpangan yang melebar adalah bukti bahwa negara mulai melupakan fungsi utamanya: melayani rakyat. Partai X menegaskan bahwa solusi ketimpangan bukanlah memperbanyak program, tetapi memperbaiki sistem negara agar berpihak pada rakyat.
Karena negara yang benar adalah negara yang melindungi, melayani, dan mengatur rakyat bukan negara yang sibuk melayani kepentingan kekuasaan.
