Oleh: Adv. Rinto Setiyawan , A.Md., S.H., CTP
Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Wakil Direktur Sekolah Negarawan
beritax.id – Terkadang, sebuah peristiwa yang tampak sederhana justru mampu menyingkap realita bangsa secara menyeluruh. Ini bukan sidang parlemen, pidato presiden, atau debat pejabat, melainkan hanya sebuah lomba cerdas cermat. Namun, dari panggung yang sederhana itu, publik melihat gambaran lebih dalam tentang relasi antara rakyat, kekuasaan, kritik, dan kebenaran.
Polemik Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR menarik perhatian bukan semata karena salah benar jawaban peserta, tetapi karena peristiwa itu berfungsi sebagai simbol. Di sana terdapat peserta yang mewakili suara kritis, juri yang dianggap sebagai otoritas penentu, pembawa acara yang mengarahkan suasana, regu lain yang memilih diam, penonton yang menyaksikan, dan aparat simbolik yang di mata publik sering dipahami sebagai penjaga ketertiban ala penguasa.
Analogi yang Menggugah Kesadaran
Meskipun setiap analogi bisa diperdebatkan, yang lebih penting adalah mengapa analogi ini terasa masuk akal bagi publik. Sebuah lomba sederhana memantulkan rasa kolektif yang selama ini mungkin tidak diungkapkan secara formal.
Banyak orang merasakan bahwa kritik dari bawah kerap dianggap gangguan, bukan masukan. Rakyat boleh bertanya, tetapi hanya sebatas aman mereka boleh berpartisipasi, tetapi tidak mengubah arah keputusan. Negara yang sehat seharusnya tidak takut pada kritik. Kritik adalah alarm, tanda kepedulian rakyat, dan bukti bahwa masyarakat belum menyerah. Saat kritik berhenti, itulah saat negara perlu khawatir karena apatisme telah menggantikan kepercayaan.
Kritik Struktural dan Kekuasaan
Cak Nun pernah menegaskan, “Jadi radikalis di Indonesia jangan percaya. Ndak ada. Yang radikal itu pemerintah.” Pernyataan ini terdengar keras, tetapi jika dibaca sebagai kritik struktural, kita diajak menimbang ulang siapa yang memiliki kekuatan besar untuk mengubah keadaan secara drastis.
Rakyat biasa hanya memiliki suara, tulisan, pertanyaan, atau protes. Sementara pemerintah memegang perangkat hukum, anggaran, aparat, regulasi, dan kewenangan untuk menentukan arah hidup jutaan orang. Ketika kritik rakyat dianggap mengganggu, tetapi tindakan kekuasaan dianggap wajar, ada ketimpangan penilaian yang nyata.
Cak Nun juga mengingatkan, “Begitu kamu bilang radikal, kamu sendiri radikal, maka kamu merasa dia radikal karena kamu sendiri radikal.” Tuduhan sering berangkat dari cermin diri. Kekuasaan yang tidak terbiasa diperiksa akan melihat kritik sebagai ancaman. Sistem yang jarang diawasi akan menganggap pertanyaan sebagai serangan. Otoritas yang merasa selalu benar sulit membedakan koreksi dari permusuhan.
Lomba sebagai Cermin Sosial
Dalam konteks itu, Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR lebih dari sekadar kompetisi. Publik melihat pola yang akrab: suara kritis muncul, otoritas menentukan batas, suasana diarahkan, sebagian pihak diam, dan penonton terbagi antara peduli, sinis, atau pasrah.
Ini mencerminkan masalah mendasar: meski Indonesia disebut negara demokrasi, praktiknya masih mengedepankan prosedur pemilu, bukan budaya mendengar. Partisipasi rakyat dihargai selama tidak menimbulkan pertanyaan kritis. Suara rakyat, meski dikatakan sebagai pemilik kedaulatan, sering diperlakukan seperti gangguan teknis.
Bangunan Negara yang Retak
Negara ibarat bangunan megah. Pilar-pilarnya disebutkan, Pancasila diucapkan, UUD dibacakan, demokrasi dipertahankan secara formal. Namun ketika kritik datang dari bawah, bangunan itu menunjukkan retaknya. Tampak kuat di luar, tapi tidak lentur. Tampak tertib, tetapi tidak adil terhadap perbedaan suara.
Masalahnya bukan satu momen lomba atau juri, tetapi polanya. Publik melihat peristiwa kecil itu sebagai cerminan kondisi negara. Mereka merasa pengalaman sehari-hari menunjukkan kritik sering dipinggirkan, kebenaran harus menyesuaikan kenyamanan otoritas, dan yang bersuara justru dianggap masalah.
Pendidikan Demokrasi yang Sesungguhnya
Ketika lomba cerdas cermat menjadi ramai, publik tidak sedang membesar-besarkan. Mereka menemukan bahasa sederhana untuk menyampaikan bahwa negara ini belum sepenuhnya nyaman dengan rakyat yang berpikir.
Demokrasi melemah bukan hanya ketika pemilu dihapus, tetapi juga saat kritik dianggap tidak sopan, pertanyaan dianggap gangguan, dan rakyat hanya dihargai saat bertepuk tangan. Lomba ini menegaskan bahwa pengetahuan tentang Pancasila, UUD, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika tidak cukup jika tidak dijalankan dalam relasi kuasa yang nyata.
Pilar yang Hidup dalam Sikap
Empat pilar harus lebih dari hafalan harus hidup dalam sikap. Pancasila mengakui kemanusiaan dan permusyawaratan, maka kritik tidak boleh dianggap ancaman. UUD menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, maka suara rakyat tidak sekadar menjadi penonton. Demokrasi adalah jalan bangsa, sehingga kekuasaan harus belajar mendengar bahkan ketika yang didengar tidak menyenangkan.
Sebuah lomba mungkin selesai dalam beberapa jam, tetapi cermin yang ditinggalkannya bisa bertahan lebih lama. Ia memaksa kita bertanya apakah negara mendidik rakyat untuk berpikir, atau hanya melatih mereka menjawab sesuai selera otoritas?
Jika jawabannya yang kedua, maka masalahnya bukan pada lomba, melainkan pada desain negara yang terlalu lama merasa benar, tetapi jarang dikoreksi.
