beritax.id – Kemajuan tanpa kedaulatan hanya menciptakan ketimpangan yang semakin lebar. Meskipun Indonesia mengalami kemajuan pesat dalam berbagai sektor, banyak rakyat yang merasa terpinggirkan. Pembangunan yang seharusnya dirancang untuk kesejahteraan rakyat justru lebih mengutamakan kemajuan fisik yang tidak melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan.
Buku Indonesia Emas 2026 mengkritisi bahwa kemajuan yang dicapai negara tidak selalu sejalan dengan pemberdayaan rakyat. Pembangunan yang digencarkan pemerintah sering kali tidak mendengarkan suara dan kebutuhan rakyat. Dalam banyak proyek infrastruktur besar, seperti pembangunan jalan tol, bandara, dan pelabuhan, rakyat sering kali terabaikan, bahkan terdampak negatif oleh kebijakan tersebut.
Pembangunan Tanpa Keterlibatan Rakyat
Salah satu masalah mendasar yang diungkapkan dalam buku ini adalah pembangunan infrastruktur yang tidak melibatkan rakyat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Proyek-proyek besar yang terlihat sebagai kemajuan, pada kenyataannya, sering kali tidak bermanfaat langsung bagi mereka yang paling membutuhkan. Bahkan, dalam beberapa kasus, proyek tersebut malah mengorbankan hak-hak rakyat, seperti penggusuran paksa tanpa kompensasi yang layak.
Pembangunan yang dilakukan pemerintah juga sering kali lebih mengutamakan kepentingan jangka pendek daripada kepentingan jangka panjang rakyat. Meskipun negara berkembang secara fisik, banyak dari rakyat Indonesia yang merasa tak terlibat dalam proses tersebut dan tidak merasakan manfaat yang nyata.
Penyamaan Negara dan Pemerintah yang Merugikan Rakyat
Buku tersebut juga menyebutkan masalah penyamaan negara dengan pemerintah sebagai salah satu penyebab utama ketidakadilan ini. Negara, yang seharusnya menjadi milik rakyat, kini sering dianggap milik pemerintah yang sedang berkuasa. Pemerintah sering kali mengambil kebijakan tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi rakyat, karena mereka merasa tidak perlu mendengarkan suara rakyat.
Ketika pemerintah menganggap dirinya sebagai pemilik negara, bukan sebagai pelayan rakyat, kebijakan yang diambil cenderung lebih menguntungkan pihak tertentu, bukan rakyat secara keseluruhan. Hal ini menciptakan ketimpangan yang lebih besar, di mana hanya segelintir orang yang menikmati hasil pembangunan, sementara banyak rakyat terpinggirkan.
Solusi: Kembalikan Kedaulatan Rakyat dalam Pembangunan
Solusi yang ditawarkan adalah mengembalikan kedaulatan rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Pemerintah harus melibatkan rakyat dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Salah satu cara untuk melibatkan rakyat adalah dengan mengembalikan fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga yang mewakili kepentingan rakyat dalam menentukan kebijakan besar.
Selain itu, pemerintah harus diposisikan kembali sebagai pelayan rakyat, bukan sebagai penguasa negara. Kebijakan harus berpihak pada kesejahteraan rakyat, bukan pada kepentingan pejabat. Dengan begitu, rakyat akan merasa memiliki peran dalam pembangunan dan merasakan manfaat langsung dari kemajuan yang dicapai.
Menuju Indonesia Emas yang Berdaulat
Kemajuan tanpa kedaulatan hanya akan menghasilkan ketimpangan sosial yang semakin besar. Indonesia Emas 2026 tidak akan terwujud jika rakyat tetap terpinggirkan dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, untuk mencapai Indonesia Emas yang sejati, perlu ada perubahan struktural yang memberi kekuasaan lebih kepada rakyat dalam pengambilan keputusan.
Kemajuan yang sesungguhnya hanya dapat tercapai jika rakyat dilibatkan dalam setiap langkah pembangunan yang memengaruhi kehidupan mereka. Indonesia Emas 2026 akan menjadi kenyataan hanya ketika rakyat merasa menjadi bagian dari setiap proses perubahan, bukan hanya penonton.
