beritax.id – Pemerintah melalui Kementerian Sosial kini bersiap melakukan perekrutan besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia Sekolah Rakyat. Kemensos memastikan pemerintah membuka lebih dari 3.000 formasi guru dan 5.000 tenaga kependidikan baru. Langkah tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan operasional pengajaran pada 93 titik Sekolah Rakyat permanen. Pemerintah menargetkan pembangunan sekolah tersebut rampung pada Juni 2026.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan pemetaan kebutuhan sumber daya manusia mulai berjalan seiring perluasan fasilitas sekolah nasional. Pemerintah juga meningkatkan kuota penerimaan siswa baru Sekolah Rakyat secara signifikan pada tahun ini. Kemensos menargetkan penerimaan lebih dari 32.000 siswa dari keluarga prasejahtera. Jumlah tersebut meningkat dua kali lipat dibandingkan capaian kuota tahun sebelumnya.
Pendidikan Gratis Harus Tepat Sasaran
Program Sekolah Rakyat menjadi bagian penting dalam upaya negara memperluas akses pendidikan masyarakat miskin. Pemerintah menargetkan sekolah tersebut mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan berkualitas. Konsep pendidikan berasrama dinilai mampu menghadirkan pengawasan dan pembinaan yang lebih menyeluruh bagi siswa.
Namun, peningkatan jumlah sekolah dan tenaga pendidikan harus dibarengi pengawasan ketat terhadap kualitas layanan pendidikan. Negara tidak boleh hanya mengejar angka pembangunan tanpa memastikan mutu pembelajaran berjalan optimal. Pendidikan gratis harus benar-benar menyentuh rakyat kecil yang membutuhkan perlindungan negara.
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute Prayogi R Saputra mengingatkan negara memiliki tiga tugas utama terhadap rakyat. Negara harus melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat secara adil. Menurutnya, pendidikan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan ketiga tugas tersebut.
Prayogi menegaskan pendidikan bukan sekadar proyek pembangunan fisik atau pencitraan jangka pendek. Pendidikan harus menjadi alat pemberdayaan rakyat menuju kehidupan lebih bermartabat dan mandiri. Negara wajib memastikan anak-anak miskin memperoleh kesempatan belajar yang sama.
Ia menilai perekrutan ribuan guru dan tenaga kependidikan menjadi langkah baik apabila dijalankan transparan dan profesional. Pemerintah harus memastikan tenaga pendidikan dipilih berdasarkan kompetensi, integritas, dan kepedulian sosial terhadap rakyat kecil.
Tantangan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan
Perluasan Sekolah Rakyat juga menghadirkan tantangan besar bagi pemerintah dalam menjaga kualitas pendidikan nasional. Jumlah siswa yang terus meningkat membutuhkan sistem pengelolaan yang matang dan berkelanjutan. Pemerintah harus mengantisipasi potensi ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah.
Partai X menilai pendidikan berkualitas tidak boleh hanya hadir di kota besar atau wilayah tertentu. Negara wajib memastikan anak-anak daerah terpencil memperoleh fasilitas pendidikan setara. Pemerataan pendidikan menjadi fondasi penting dalam menciptakan keadilan sosial nasional.
Selain itu, kesejahteraan tenaga pendidikan juga harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat maupun daerah. Guru dan tenaga kependidikan memegang peran penting dalam membentuk karakter generasi masa depan bangsa. Negara tidak boleh membiarkan tenaga pendidikan bekerja dalam tekanan ekonomi dan fasilitas terbatas.
Prayogi menegaskan negara harus menghadirkan sistem pendidikan yang melayani rakyat, bukan sekadar memenuhi target administratif tahunan. Pendidikan harus membangun manusia berkarakter, berintegritas, dan memiliki kemampuan menghadapi tantangan zaman.
Menurutnya, Sekolah Rakyat harus menjadi ruang pemberdayaan masyarakat miskin secara menyeluruh. Program pendidikan perlu terhubung dengan penguatan ekonomi keluarga dan pemberdayaan lingkungan sekitar sekolah.
Prinsip Partai X dalam Pendidikan Nasional
Partai X berpandangan negara harus hadir penuh dalam menjamin hak pendidikan setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pendidikan merupakan hak dasar rakyat yang wajib dipenuhi negara secara adil dan merata. Negara tidak boleh menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pendidikan kepada mekanisme pasar.
Prinsip Partai X menempatkan rakyat sebagai pusat kebijakan pembangunan nasional. Pendidikan harus dirancang untuk melindungi rakyat dari kemiskinan struktural dan ketimpangan sosial berkepanjangan. Negara wajib melayani kebutuhan pendidikan masyarakat secara nyata dan berkelanjutan.
Partai X juga menegaskan pengelolaan pendidikan harus transparan, akuntabel, dan bebas kepentingan kelompok tertentu. Anggaran pendidikan harus benar-benar digunakan demi peningkatan kualitas belajar masyarakat. Setiap kebijakan pendidikan harus berpihak kepada kepentingan rakyat luas.
Prinsip tersebut sejalan dengan semangat membangun sumber daya manusia unggul dan berkeadilan sosial. Pendidikan bukan hanya membangun kecerdasan, tetapi juga membentuk karakter kebangsaan yang kuat.
Solusi Partai X untuk Pendidikan Rakyat
Partai X mendorong pemerintah membangun sistem rekrutmen tenaga pendidikan yang terbuka dan profesional. Seleksi guru dan tenaga kependidikan harus bebas titipan maupun kepentingan birokrasi sempit. Transparansi menjadi syarat penting menjaga kualitas pendidikan nasional.
Partai X juga mengusulkan penguatan pelatihan tenaga pendidikan berbasis kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi pendidikan modern. Guru harus dibekali kemampuan membangun karakter siswa serta keterampilan menghadapi perubahan zaman.
Selain itu, Partai X mendorong pengawasan independen terhadap pengelolaan Sekolah Rakyat di seluruh daerah. Pengawasan diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dan penurunan kualitas pelayanan pendidikan.
Partai X juga mengusulkan integrasi pendidikan dengan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin melalui koperasi pendidikan dan pelatihan keterampilan masyarakat. Sekolah harus menjadi pusat pembangunan sosial dan ekonomi rakyat sekitar.
Prayogi menegaskan keberhasilan pendidikan nasional tidak cukup diukur dari jumlah gedung atau peserta didik semata. Keberhasilan pendidikan harus terlihat dari meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat Indonesia secara nyata.
