beritax.id – Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) memaparkan sepuluh agenda resiliensi untuk memperkuat sistem pangan nasional menghadapi tantangan masa depan. Deputi Bidang Keterjangkauan dan Keamanan Pangan, Nani Hendiarti, menyebut agenda tersebut mencakup pemulihan ekosistem, intensifikasi pertanian, diversifikasi pangan, peningkatan konsumsi protein, hingga regenerasi petani.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan program makan bergizi gratis serta penguatan logistik dan industri pangan berkelanjutan. Agenda itu akan dijalankan dalam lima tahun mendatang sesuai RPJMN dan Perpres 12 Tahun 2025, sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ketahanan pangan sebagai fokus pembangunan nasional jangka panjang. Nani menegaskan pemerintah berkomitmen mewujudkan swasembada pangan melalui peningkatan produksi, perbaikan distribusi, serta stabilisasi harga.
Kritik Partai X
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menilai sepuluh agenda Kemenko Pangan masih berhenti pada tataran kebijakan teknis. Menurutnya, ketahanan pangan tidak cukup dilihat dari produksi dan logistik, tetapi harus menyentuh langsung kesejahteraan rakyat. Ia menegaskan, tugas negara hanya tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jika rakyat masih kesulitan membeli beras, telur, dan daging dengan harga wajar, maka agenda pemerintah belum menyelesaikan akar masalah. Ketahanan pangan sejati bukan sekadar angka ketersediaan, tetapi kepastian rakyat bisa makan bergizi setiap hari tanpa beban.
Prinsip Partai X
Partai X berpandangan bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan dan pemerintah hanyalah pelayan rakyat. Negara tidak boleh menjadikan pangan sebagai komoditas kekuasaan, melainkan sebagai hak dasar rakyat. Politik adalah perjuangan untuk menghadirkan keadilan sosial, termasuk keadilan akses pangan bagi seluruh warga. Sejahtera berarti rakyat mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, mulai dari pangan hingga kesehatan. Negarawan sejati adalah mereka yang mampu menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pejabat atau pasar. Karena itu, Partai X menegaskan bahwa ketahanan pangan harus berorientasi pada ketahanan rakyat, bukan sekadar laporan kinerja pemerintah.
Solusi Partai X
Partai X menawarkan solusi solutif untuk memastikan agenda ketahanan pangan benar-benar berpihak kepada rakyat. Pertama, musyawarah kenegarawanan nasional harus digelar dengan melibatkan petani, nelayan, dan komunitas pangan lokal. Kedua, amandemen kebijakan pangan diperlukan agar kedaulatan pangan berada di tangan rakyat, bukan korporasi besar. Ketiga, negara harus memisahkan urusan pemerintahan dari kepentingan kelompok tertentu agar distribusi pangan tidak dimonopoli. Keempat, digitalisasi rantai distribusi pangan harus diterapkan untuk mencegah mafia pangan dan memastikan harga transparan. Kelima, regenerasi petani perlu dibarengi insentif ekonomi dan jaminan sosial agar anak muda mau kembali bertani. Dengan langkah ini, ketahanan pangan tidak hanya menjaga stok, tetapi menjamin perut rakyat tidak kosong.
Penutup
Sepuluh agenda Kemenko Pangan patut diapresiasi, namun Partai X mengingatkan ketahanan pangan bukan sekadar soal cadangan beras atau program nasional. Hak rakyat untuk makan bergizi, terjangkau, dan berkelanjutan harus menjadi tujuan utama. Negara wajib melindungi, melayani, dan mengatur rakyat dengan adil. Jika rakyat masih kesulitan membeli pangan, maka ketahanan sejati belum terwujud. Partai X menyerukan agar setiap kebijakan pangan benar-benar ditujukan untuk memperkuat ketahanan rakyat, bukan hanya menjadi pencitraan. Ketahanan rakyat lebih penting, karena tanpa rakyat yang kuat, ketahanan pangan hanyalah slogan.
